JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tidak boleh ada atribut apapun terkait kampanye di lingkungan instansi pendidikan. Termasuk pendidikan berbasis agama di bawah bimbingan Kementerian Agama (Kemenag).
Hal itu dikatakan Menag menyikapi putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan lembaga pendidikan dijadikan tempat kampanye.
"Satu hal yang tidak boleh dicantumkan adalah tidak boleh ada atribut-atribut tertentu," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa 29 Agustus, disitat Anatar.
Terkait putusan MK, Menag Yaqut mengatakan dirinya telah mengamanahi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) untuk memberikan arahan kepada lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Ditjen tersebut.
Menurutnya, tidak semua satuan pendidikan dapat dijadikan tempat kampanye. Adapun dirinya hanya meyakini jika di kemudian hari terjadi kampanye di lingkungan lembaga pendidikan, itu hanya terjadi di tingkat perguruan tinggi.
"Kita sudah minta supaya dikaji untuk kita buat aturannya, do' and don't nya itu, jadi mana yang boleh dan nggak-nya kita buat," ujarnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Cawapres Prabowo Segera Dibahas Koalisi, Golkar Sebut Ada Usulan Nama Gibran
29 Agustus 2023, 14:56 -
| BERITA
Usut Dugaan Pelanggaran Yayasan dan Penggelapan, Bareskrim Lacak Aset Panji Gumilang
29 Agustus 2023, 14:35 -
| BERITA
Kampanye Belum Mulai, Bawaslu Tekankan Kepala Daerah Jangan Endorse Capres 2024
29 Agustus 2023, 14:48
Pria yang akrab disapa Gus Men itu menyebutkan hasil dari kajian terkait aturan kampanye di lingkungan lembaga pendidikan akan dirilis pekan depan.
Meski demikian, Menag Yaqut memperbolehkan adanya diskusi dan dialog yang dilakukan di lingkungan instansi pendidikan sebagai bagian dari pendidikan politik.
"Jadi sabar, kita akan sikapi itu, yang jelas sudah saya sampaikan ke Dirjen Pendis kalau aturan itu dibuat," kata Menag.
