Bagikan:

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov akan meningkatkan operasi yustisi dengan melibatkan unsur masyarakat, seperti tokoh dan organisasi masyarakat.

Sebeb Riza mengakui jumlah petugas Satpol PP yang melakukan pengawasan protokol kesehatan di masa pandemi cukup terbatas, sehingga membutuhkan bantuan personel lain. 

"Jajaran kami Satpol PP sangat terbatas jumlahnya dan kita juga berharap nanti melibatkan unsur masyarakat. Apakah nanti tokoh tokoh masyarakat, ormas, organisasi kepemudaan, dan masyarakat bisa dilibatkan bersama sama untuk melakukan pemantauan dan pengawasan," kata Riza di Polda Metro Jaya, Rabu, 3 Februari.

Pelibatan ini, kata Riza, bisa diterapkan saat perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) fase ketiga. Dalam peningkatan pengawasan di operasi yustisi, Riza juga meminta bantuan dari pihak kepolisian.

"Untuk itu, ke depan di periode ketiga itu nanti kita harapkan PPKM bisa meningkatkan operasi yustisi, penambahan aparat. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Kapolri yang baru akan lebih banyak lagi meningkatkan jumlah aparat yang dihadirkan dan juga intensitas daripada operasi yustisi," ungkap dia.

Riza juga mengamini ucapan Presiden Joko Widodo soal PPKM yang telah berjalan selama tiga pekan tidak efektif. Riza juga mengaku hasil PPKM yang diterapkan di Provinsi Jawa dan Bali tidak sesuai harapan.

"Memang belum ada peningkatan yang signifikan terkait penurunannya penyebaran. Memang masih disebabkan akibat libur panjang tahun lalu dan juga PPKM yang pertama dan masyarakat yang memang letih, capek, sudah hampir setahun, dan juga masih banyaknya interaksi masyarakat dan kegiatan kegiatan di Jakarta," tutur Riza.