Ganjar Yakin PPP Masih Setia Bersama Koalisi PDIP

JAKARTA - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih setia merapat ke barisan koalisi pendukung pencapresannya.

Hal ini menyusul pernyataan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno yang berencana mengajak PKS dan Demokrat untuk menjalin kerja sama politik bersama. Meski begitu, dia tak menampik isu itu tengah berkembang di masyarakat.

"Itu wacana yang dikembangkan. Tentu sampai hari ini, PPP masih bersama PDI Perjuangan," ujar Ganjar di kantor DPP PDIP, Jakarta, dikutip ANTARA, Senin, 28 Agustus.

Saat disinggung adanya kemungkinan PPP menarik dukungan terhadap dirinya, Ganjar menegaskan sampai saat ini PPP masih menjalin kerja sama politik dengan PDIP, Hanura, dan Perindo untuk pencapresannya pada Pemilu 2024.

"Sampai hari ini tidak ada cerita itu (PPP menarik dukungan atas pencapresannya)," tegasnya.

Sebelumnya, pada Minggu (27/8), ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno Sandiaga Uno menyatakan akan berusaha mengajak PKS dan Partai Demokrat untuk bekerja sama di Pilpres 2024.

Sandi menuturkan saat ini PKS dan Demokrat sudah punya koalisi sendiri untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Sementara PPP bersama PDIP, Hanura, dan Perindo mengusung pencapresan Ganjar Pranowo.

Kendati demikian, Sandiaga akan tetap berusaha untuk mengajak PKS dan Demokrat bekerja sama.

"Komunikasi kalau di level partai dilakukan semuanya oleh Plt Ketum (Muhamad Mardiono), tapi saya akan mengusulkan seperti yang saya sampaikan bahwa kita harus mampu untuk bisa mengajak berjuang bersama dalam dinamika politik yang terjadi," ungkap Sandi di Aula Masjid At-Taqwa, Jakarta, Minggu (27/8).

Dia menekankan PPP masih jalin kerja sama politik dengan PDIP. Oleh sebab itu, ajakan kerja sama dengan PKS dan Demokrat masih dalam rangka untuk perluasan dukungan ke pencapresan Ganjar.

Sandiaga menjelaskan jika memang ada pembicaraan skenario pembentukan poros koalisi PPP-PKS-Demokrat maka sebaiknya tidak dibicarakan ke publik terlebih dahulu. Apalagi, lanjutnya, yang berwenang membicarakan itu merupakan pimpinan tertinggi partai.

"Jadi kalau ada pembicaraan itu saluran-nya ada di ketua umum. Seperti yang saya sampaikan, nanti ketua umum yang akan mempertimbangkan karena itu bukan domain daripada Bappilu," ujarnya.