Golkar Tak Setuju Pemilihan Presiden Kembali ke MPR

JAKARTA - Partai Golkar merespons pidato Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang menyampaikan wacana pengembalian pemilihan presiden ke MPR RI. Golkar tak setuju jika MPR kembali memilih dan melantik presiden RI. 

"Saya sangat tidak setuju dengan usulan pemilihan Presiden dikembalikan ke MPR," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, Rabu, 16 Agustus. 

Ace menilai, pemilihan presiden langsung oleh rakyat merupakan mandat Reformasi. "Di mana rakyat yang menginginkan untuk memilih langsung presidennya," sambungnya.

Selain itu, kata Ace, pemilihan presiden (pilpres) secara langsung oleh rakyat merupakan cermin dari kedaulatan rakyat. Sebab dengan sistem itu, rakyat dapat secara langsung menggunakan hak politiknya.

"Jika pemilihan presiden dikembalikan ke MPR RI, maka dengan sendirinya mengembalikan MPR sebagai tertinggi negara. Ini pasti membutuhkan amendemen UUD 1945. Secara sistem politik, demokrasi kita akan kembali mundur ke belakang," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Sebelumnya, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar pemilihan dikembalikan seperti sebelum amandemen, yakni melalui MPR RI. Sebab La Nyalla menilai, wajah politik Indonesia saat ini semakin liberal. 

"Saya tetap mendorong pemilihan presiden itu di MPR," ujar La Nyalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus.

La Nyalla berkeyakinan, pemilihan presiden secara langsung hanya mewakili partai politik dan tidak independen. Menurutnya, 270 juta jiwa penduduk Indonesia tidak bisa diwakilkan hanya oleh partai politik. Dia ingin anggota DPR juga bisa yang berasal perseorangan bukan hanya perwakilan parpol.

"Membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan, selain dari anggota partai politik," kata La Nyalla.