DPRD Beberkan Keuntungan Sinergi BUMD DKI untuk Tumbuhkan Perekonomian Jakarta

JAKARTA - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyebut sinergi tiap badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan hal penting dalam menumbuhkan perekonomian Jakarta.

Di Ibu Kota, tercatat 23 perusahaan yang dimiliki Pemprov DKI mulai dari perseroan terbatas, perusahaan daerah, hingga perusahaan terbuka yang bergerak di berbagai bidang mulai dari pangan, transportasi, infrastruktur, properti, perbankan, pariwisata dan sebagainya.

Menurut dia, sluruh korporasi itu harus berkolaborasi agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

"Dengan mengoptimalkan sinergi antara berbagai BUMD yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi, pemerintah daerah Jakarta dapat mencapai berbagai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih luas," kata Ismail dalam diskusi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 14 Agustus.

Ismail mengulas, terdapat delapan dampak positif dari sinergi BUMD untuk mendongkrak perekonomian Jakarta. Di antaranya adalah peningkatan pendapatan daerah, pengembangan infrastruktur, terciptanya lapangan kerja, peningkatan daya saing daerah, pengembangan industri lokal, investasi dalam inovasi dan teknologi, diversifikasi ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk sinergitas ini catatannya dia harus didukung oleh manajemen yang baik, transparan, akuntabel serta fokus pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan, bukan parsial,” imbuhnya.

Ismail mencontohkan salah satu sinergi di bidang pangan, yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya dalam menjaga ketahanan pangan yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta.

Menyambung hal itu, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo berujar, program ketahanan pangan dapat dilakukan dengan kolaborasi antar-BUMD dengan Pemprov DKI sebagai koordinatornya. Salah satunya adalah program subsidi pangan kepada warga yang berhak.

"Dalam rangka untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan warga DKI, kurang lebih 1.150.000 warga DKI disubsidi dengan 40 persen. Sehingga, membuat harga-harga pangan tersebut bisa dikendalikan," imbuhnya.