MEULABOH - Personel Polres Aceh Barat menangkap dua orang terduga pelaku penimbun 1,5 ton BBM biosolar subsidi menggunakan mobil boks nomor polisi BL-8225-EE di sebuah rumah di kawasan Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh.
"Penangkapan pelaku penimbun BBM bersubsidi tanpa izin tersebut diketahui usai menerima informasi dari masyarakat yang melapor kepada petugas kepolisian," kata Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana didampingi Kasi Humas AKP Mawardi dilansir ANTARA, Jumat, 11 Agustus.
Adapun identitas kedua pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut masing-masing berinisial AH dan RF, warga Kabupaten Aceh Barat.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kedua tersangka, pelaku diduga menimbun BBM biosolar subsidi menggunakan satu unit mobil boks yang telah dimodifikasi.
Di dalam mobil tersebut terdapat dua buah tandon, empat buah jerigen, satu buah timbangan yang digunakan untuk menimbang BBM, serta dua unit mesin pompa minyak serta selang pengisap.
"Saat ini kedua tersangka sudah kita lakukan penahanan dan masih harus menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolres," ujar kapolres.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Dirdik Brigjen Asep Guntur: Pimpinan KPK Tolak Pengunduran Diri Saya
11 Agustus 2023, 21:48 -
| BERITA
Bukan Gamal Albinsaid, PKS Depok Tetapkan Imam Budi Hartono Calon Wali Kota
11 Agustus 2023, 20:06 -
| BERITA
Mario Teguh Laporkan Balik Sunyoto Pengusaha Skincare ke Polda Metro
11 Agustus 2023, 19:57 -
| BERITA
Turuti Permintaan Pemprov DKI, Apjatel Percepat Penataan Kabel Fiber Optik 1 Bulan
11 Agustus 2023, 16:50 -
| BERITA
Wapres Soroti Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren, Minta Pengawasan Ketat
11 Agustus 2023, 16:07
Hingga kini, polisi masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, dengan tujuan mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus penimbunan BBM bersubsidi tanpa izin.
Dalam kasus ini, polisi menjerat kedua tersangka dengan Pasal 53 huruf B dan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi, Penyalahgunaan Pengangkutan, Penyimpanan dan Penjualan (Niaga) bahan bakar minyak yang Bersubsidi / Non Subsidi tanpa memiliki izin.
Keduanya juga terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
