Bagikan:

JAKARTA - Parlemen Indonesia dan Laos sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai sektor, termasuk dalam pemberantasan kejahatan transaksional.

Itulah salah satu kesimpulan dari pertemuan Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2023 Puan Maharani dan President of National Assembly of Laos, Xaysomphone Phomvihane.

Puan menyambut kunjungan Xaysomphone Phomvihane bersama delegasi Parlemen Laos di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan Puan dan Ketua Parlemen Laos ini digelar di sela-sela Sidang Umum AIPA ke-44 di mana DPR bertindak sebagai tuan rumah.

Puan memberikan dukungan penuh atas keketuaan Laos di AIPA ke-45 tahun 2024. Puan menyatakan DPR siap membantu pelaksanaan Sidang Umum AIPA ke-45 melalui pendampingan dan berbagi pengalaman.

Di bilateral meeting tersebut, Puan dan Ketua Parlemen Laos sempat menyinggung sejumlah isu yang dibahas dalam Sidang Umum AIPA di Jakarta yang masih berlangsung ini. Salah satunya terkait penyelesaian konflik di Myanmar.

“Kita juga bersama-sama sepakat mendorong perdamaian di Myanmar, tentang implementasi lima poin kesepakatan agar segera dilaksanakan oleh Myanmar sehingga terjadi perdamaian yang ada di Myanmar,” terangnya.

Hubungan bilateral Indonesia dan Laos sendiri sudah terjalin selama 66 tahun dan terus mengalami peningkatan. Terlebih antara Indonesia-Laos telah membentuk ‘Komisi Bersama untuk Kerja Sama RI-Laos’ sejak tahun 2013 yang diharapkan dapat menemukan solusi bersama atas masalah yang dihadapi oleh Indonesia-Laos.

Terkait hubungan politik, Puan mengatakan Indonesia dan Laos telah memberi kontribusi positif bagi stabilitas kawasan. Ia pun mengajak Parlemen Laos untuk selalu berkontribusi pada upaya terjaganya stabiltas dan keamanan di kawasan.  

“Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan SDM Pertahanan Laos. Hal tersebut ditandai dengan keterlibatan Perwira Angkatan Bersenjata Laos dalam mengikuti pendidikan di Indonesia,” terang Puan.

Cucu Bung Karno itu meminta Parlemen Laos agar dapat mendorong Pemerintahannya untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan. Apalagi, kata Puan, Laos tertarik untuk membeli pesawat dan alutsista pertahanan mereka dari Indonesia.

“Kiranya Parlemen Laos dapat mendorong tindak lanjut pembelian pesawat terbang yang diproduksi Indonesia, yang diminat Pemerintah Laos,” harapnya.

Puan kemudian membicarakan mengenai kerja sama penegakan hukum. DPR RI dan Parlemen Laos pun sepakat untuk memperkuat komitmen terhadap pemberantasan kejahatan transnasional, seperti memberantas tindak pidana narkotika yang dinilai sangat penting dalam mendukung terwujudnya kawasan ASEAN yang aman, stabil, dan sejahtera.

Kondisi geografis Laos yang berbatasan dengan Thailand dan Myanmar memperbesar potensi penyelundupan dan perdagangan gelap narkotika di wilayah ASEAN. Wilayah luas golden triangle sebagai penghasil opium itu berdampak produk narkotika tersebar ke berbagai negara.

“Saya mendorong peningkatan kerja sama bilateral untuk mengatasi kejahatan narkotika tersebut. Kerja sama yang dimaksud antara lain pertukaran dokumen, materi dan informasi hukum yang bersifat publik dan kerja sama teknis dalam penanganan kejahatan lintas negara,” tegas Puan.

Puan juga mendorong Parlemen Laos untuk mendukung pengesahan ASEAN Extradition Treaty atau Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang disepakati kedua negara.

“Saya berharap akan dukungan Laos untuk pengesahan ASEAN Extradition Treaty dalam pertemuan ASEAN yang membahas hal tersebut,” ucapnya.

Pada pertemuan pun turut dibahas mengenai peningkatan hubungan antar-masyarakat Indonesia dan Laos. Penguatan hubungan people to people itu dapat dilakukan melalui kerja sama pendidikan dan kebudayaan.

“Pelajar-pelajar dari Laos, termasuk mahasiswa dapat mengenal lebih dekat kebudayaan Indonesia melalui jalur Pendidikan di Indonesia. Sebaliknya, pelajar dari Indonesia dapat mengunjungi Laos untuk mengenal lebih dekat kebudayaan di sana,” jelas Puan.