Gubernur Jatim Siapkan 5 Langkah Wujudkan Pemilu 2024 Kondusif

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyiapkan lima langkah untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang kondusif.

"Lima langkah antisipasi ini penting dilakukan untuk mewujudkan Pemilu yang tertib, damai dan kondusif. Terlebih, pesta demokrasi selalu disambut meriah oleh masyarakat termasuk di Jatim," kata Khofifah saat menghadiri Forum Diskusi bertema "Mewujudkan Pemilu Bersih" di Surabaya dilansir ANTARA, Selasa, 8 Agustus.

"Oleh karena itu dibutuhkan langkah preventif untuk menjaga suasana agar tetap kondusif," ujarnya.

Khofifah merinci, langkah pertama untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang kondusif, seluruh elemen masyarakat harus menghindari politisasi birokrasi dengan jalan menempatkan ASN pada posisi netral. Dalam kampanye juga harus dihindarkan penggunaan fasilitas negara.

Kedua, menghindari politik uang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Atau, turut mengedukasi masyarakat untuk tidak terpengaruh politik uang.

Ketiga, menghindari penggunaan ujaran kebencian, SARA, hoaks maupun kampanye hitam melalui media massa dan ruang publik.

Keempat, setiap pelanggaran harus ditindak tegas demi menghasilkan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

Kelima, semua pihak harus menggunakan jalur hukum dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Dengan begitu semua konflik bisa diselesaikan secara adil dan penuh transparansi.

"Untuk mewujudkan suasana yang kondusif, saya minta kerja sama semua pihak untuk berpartisipasi menyukseskan Pemilu 2024. Seperti pesan Pak Menko Polhukam Mahfud MD, Pemilu bertujuan mencari pemimpin. Bukan mencari musuh," tuturnya.

Menko Polhukam Mahfud MD dalam kesempatan itu menyoroti politik uang, kecurangan-kecurangan dan hoaks atau berita bohong saat penyelenggaraan Pemilu 2024.

Menurutnya, kerawanan atas tiga isu tersebut tidak hanya berpotensi memecah belah persatuan bangsa Indonesia namun juga dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilu 2024.

Tercatat tingkat partisipasi masyarakat Indonesia saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 sebesar 73 persen, yang merupakan terbesar dalam sejarah dan belum pernah dicapai oleh negara-negara manapun di dunia.

Menko Mahfud MD meyakini tingkat partisipasi masyarakat Indonesia pada Pemilu 2024 bisa lebih tinggi lagi jika politik uang, kecurangan-kecurangan dan berita hoaks dapat ditangkal dengan kesadaran masing-masing.