Bencana Kekeringan dan Kelaparan di Papua, Puan: Jangan Cuma Kasih Bantuan, Tapi Cari Solusi

JAKARTA - Bencana kelaparan melanda Kabupaten Puncak, Papua Tengah buntut kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Pemerintah didesak menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi peristiwa yang terjadi hampir setiap tahunnya itu.

“Miris sekali karena di balik pesatnya perkembangan zaman di kota-kota besar, masih ada saudara kita di Papua yang mengalami kelaparan. Bencana kelaparan ini milik kita bersama,” kata Puan, Rabu 2 Agustus.

“Kita tidak boleh melupakan saudara kita di Papua, gotong royong dari seluruh pihak diperlukan untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini menghadapi bencana kelaparan dampak dari cuaca ekstrem,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Bencana kelaparan di Papua Tengah disebabkan oleh kemarau panjang yang dibarengi dengan cuaca dingin ekstrem hingga membuat daerah tersebut mengalami kekeringan. Berada di belakang pegunungan Carstensz, Kabupaten Puncak kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau.

Akibat bencana kelaparan kali ini, 7.500 warga terdampak bencana kelaparan, khususnya yang berada di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi. Masyarakat di dua distrik itu akhirnya mengungsi ke distrik-distrik terdekat yang kondisinya sedikit lebih baik.

Suhu rendah di Kabupaten Puncak akibat kemarau panjang menyebabkan kekeringan terjadi sehingga tanaman seperti umbi-umbian tidak bisa tumbuh. Padahal umbi-umbian merupakan makanan pokok masyarakat setempat sehingga saat gagal panen, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

Puan meminta Pemerintah melakukan langkah terpadu dalam menghadapi bencana kelaparan yang rutin terjadi di wilayah itu. Apalagi ini bukan bencana kelaparan pertama di Papua di mana pada tahun 1982, ratusan warga Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, juga mengalami hal yang sama.

Lalu pada 1984 dan 1986, kelaparan kembali berulang dengan jumlah kematian yang juga tak sedikit. Selain kejadian di tahun 2023, bencana terkini terjadi pada 2022, saat empat orang di Lanny Jaya meninggal akibat kelaparan. Di Kabupaten Puncak sendiri, bencana kelaparan hampir setiap tahunnya terjadi.

“Penyelesaian persoalan kelaparan di daerah pegunungan di Papua ini harus dilakukan secara komprehensif. Tidak cukup hanya dengan sekadar memberi bantuan, tapi juga antisipasi agar ke depannya bencana kelaparan bisa dihindari. Solusi harus dihadirkan secara terpadu,” ujar Puan.

“Tapi persoalannya sekarang yang ada kan medan dan kondisi keamanan di sana menyebabkan sulitnya distribusi bantuan. Maka harus ada intervensi khusus sehingga masyarakat segera mendapat bantuan,” sebutnya.

Penyelesaian bencana kelaparan di Papua secara terpadu juga diperlukan mengingat medan geografis yang sulit menyebabkan bantuan susah sampai. Akses yang paling mudah dan cepat adalah dengan menggunakan pesawat.

Meski begitu, tak banyak maskapai berani untuk turun di Kabupaten Puncak karena daerah tersebut rawan dengan aksi kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Apalagi dengan adanya penyanderaan pilot Susi Air oleh KKB sehingga membuat maskapai takut menuju ke distrik terdampak. Belum lagi dengan kejadian penembakan pesawat yang belakangan ini terjadi.

“Memang kondisinya cukup complicated. Karena ada masalah kesehatan di sana yang harus segera ditangani. Ditambah persoalan keamanan yang ke semua itu pada akhirnya berdampak ke masalah sosial,” papar Puan.

Mantan Menko PMK itu pun mendukung upaya pengamanan dari TNI/Polri dalam penyaluran bantuan ke warga Papua Tengah sebab BNPB melaporkan adanya gangguan keamanan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat tim menuju lokasi pengungsian warga untuk memberi bantuan. Puan menyebut, dukungan dari TNI/Polri bisa membantu penyaluran logistik yang tertahan.

“Sebagai pilar penjaga keamanan di Papua, TNI/Polri harus menjamin keamanan saat pasokan bantuan tiba di Papua. Upayakan agar bantuan untuk warga segera sampai dan antisipasi adanya masalah saat proses pendistribusiannya, serta pastikan masyarakat aman saat menerima bantuan,” paparnya.

Puan mendukung upaya Pemerintah yang saat ini tengah bekerja secara masif untuk mengatasi bencana kekeringan dan kelaparan di Papua Tengah. Pemerintah telah menetapkan menambah masa tanggap darurat bencana kekeringan di Papua Tengah menjadi dua minggu.

Dengan berbagai persoalan yang ada, Puan mendorong Pemerintah menangani bencana kelaparan di wilayah Papua dengan menyasar ke akar persoalan. Ia berharap, ada solusi berkelanjutan terhadap bencana kelaparan tersebut.

“Ini pekerjaan rumah yang sangat besar. Pemerintah dengan dukungan seluruh elemen bangsa harus bisa mengatasi persoalan kelaparan di Papua ini. Tentunya DPR akan memberi dukungan lewat fungsi dan kewenangan kami,” ucap Puan.