Denmark Pertimbangkan Langkah Hukum untuk Menghentikan Protes dengan Pembakaran Al-Qur'an

JAKARTA - Pemerintah Denmark pada hari Minggu mengatakan, masalah keamanan yang ditimbulkan sebagai reaksi atas pembakaran Al-Qur'an, mendorong mereka untuk menjajaki cara-cara hukum untuk menghentikan protes yang melibatkan penodaan terhadap kitab suci dalam situasi-situasi tertentu.

Pemerintah mengatakan, protes semacam itu bermain di tangan para ekstremis dan mereka ingin "menjajaki" intervensi dalam situasi di mana "negara, budaya dan agama lain dihina, hal yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan bagi Denmark, tidak terkecuali dalam hal keamanan".

"Hal ini tentu saja harus dilakukan dalam kerangka kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi, dengan cara yang tidak mengubah fakta kebebasan berekspresi di Denmark memiliki cakupan yang sangat luas," jelas Pemerintah Denmark seperti melansir The National News 31 Juli.

Lebih lanjut pemerintah menekankan, kebebasan berekspresi masih merupakan salah satu nilai terpenting di negara tersebut.

Sejumlah protes yang diikuti dengan penodaan terhadap Al-Qur'an, meningkatkan ketegangan diplomatik di seluruh Timur Tengah, Denmark dan Swedia.

Pemerintah Denmark mengatakan, protes-protes tersebut telah "mencapai tingkat di mana Denmark, di berbagai belahan dunia di berbagai benua, dipandang sebagai negara yang memfasilitasi penghinaan dan penodaan terhadap budaya, agama dan tradisi negara lain."

Dikatakan, "tujuan utama" dari beberapa tindakan tersebut adalah untuk memprovokasi dan "dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan".

Diketahui, utusan diplomatik Denmark dan Swedia telah dipanggil di beberapa negara Timur Tengah.

Terpisah, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan, ia telah melakukan kontak dekat dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, mengatakan proses yang sama telah berlangsung di Swedia.

"Kami juga sudah mulai menganalisis situasi hukum ... untuk mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan nasional kami dan keamanan warga Swedia di Swedia dan di seluruh dunia," kata PM Kristersson dalam sebuah unggahan di Instagram.

Kamis pekan lalu, pemerintah Swedia memerintahkan 15 badan pemerintah - termasuk angkatan bersenjata, penegak hukum dan badan pajak - untuk memperkuat kemampuan negara dalam mencegah terorisme dalam menanggapi situasi keamanan yang memburuk.

Pengumuman ini dikeluarkan sehari setelah pemerintah mengatakan, negara tersebut telah menjadi target kampanye disinformasi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Hari Minggu mendesak Swedia untuk mengambil langkah konkret untuk mencegah pembakaran Al-Quran, kata sumber Kementerian Luar Negeri Turki.

Dalam sebuah panggilan telepon, Menlu Fidan mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom, kelanjutan dari "tindakan keji" dengan kedok kebebasan berekspresi tidak dapat diterima, kata sumber tersebut.

Selain itu, Menlu Fidan dan Menlu Billstrom juga membahas aplikasi keanggotaan aliansi militer NATO yang diajukan Swedia, kata sumber tersebut.