Bagikan:

JAKARTA - Polri ikut berperan memberantas penyebaran paham radikalisme yang masih terjadi di lingkungan masyarakat. 

Pernyataan ini ditujukan untuk menjawab permintaan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Polri bersama pemangku kepentingan lainnya, seperti BNPT dan lain-lainnya bahu-membahu menangani masalah radikalisme," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono kepada VOI, Jumat 29 Januari.

Diberitakan sebelumnya, Said Aqil Siradj sempat menceritakan pengalamannya soal isi cermah berusur penghinaan di beberapa masjid. Sehingga, Said meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memindaklanjutinya. Sebab, jika dibiarkan nantinya akan terjadi penyebaran paham radikalisme.

"Oia pak, di masjid masjid ini terutama di BUMN, waduh, kalau khotbah Jumat, bukan katanya, saya pernah sudah mendengarkan sendiri pak, Pernah dengar sendiri. Gus Dur bego, Said Aqil, Jokowi goblok, itu kan masya Allah. Apa itu khotbah Jumat seperti itu," ujar  Said Aqil dikutip dari akun Youtube 164 Channel - Nahdatul Ulama, Jumat, 29 Januari.

Dalam pertemuan dengan Kapolri, Said Aqil juga merinci beberapa masjid yang sempat menjadi lokasi ceramah berunsur penghinaan tersebut. 

"(Ceramah) Itu di (masjid) BUMN di Telkomsel, di Telkom, di PLN, di Pertamina bukan di Pertamina pusat (tapi) di Pertamina Patra. Di Pegadaian sini juga nih sebelah. Jadi kenapa itu dibiarkan. Seperti itu," kata dia.

Selain itu, Said Aqil juga menyinggung aliran dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dia meminta kepada Ketua Baznas untuk memastikan aliran dana tidak disalahgunakan.

"Belum lagi aliran-aliran dana dari Baznas, dulu ngalirnya ke mana?.Silakan bapak lihat. Sekarang baru bersih-bersih tugas Pak Noor Achmad (Ketua Baznas) tugasnya. Jangan-jangan malah ada yang ke ISIS juga nanti," kata dia.