Kota Kuliner, Pemkot Bogor Diminta Konsentrasi Makanan dan Minuman Bersertifikasi Halal

JAKARTA - Sebagai kota kuliner, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mendorong Pemerintah Kota Bogor berkonsentrasi mengejar sertifikasi halal bagi UMKM, restoran dan usaha lain sesuai target pemerintah pusat.

Diah Pitaloka menyampaikan untuk mendukung nilaI kompetitif Kota Bogor sebagai kota kuliner, pemerintah dapat berkonsentrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Di antaranya membantu menyiapkan fasilitas sertifikasi halal seperti laboratorium   pengecekan kehalalan produk, sosialisasi dan pendidikan para pengusaha dan SDM terkait.

"Intinya itu sertifikat halal, Bogor itu kan kota kuliner dan tahun 2024 semua produk harus berlebel halal," ujar Diah.

Diah Pitaloka yang menyemangati para pelaku UMKM saat mendapatkan sertifikat dari BPJHP yang diwakilikinya dalam penyerahan menyatakan bahwa kuliner Kota Bogor sebetulnya banyak diminati orang-orang.

Namun demikian, tantangan BPJPH untuk mengerjakan target 10.000 sertifikasi halal gratis di Kota Bogor tahun ini masih cukup banyak, sama dengan daerah-daerah lain.

Menurut Diah, secara umum tantangan itu meliputi cakupan pelaku usaha yang harus dilayani dan mendapat sosialisasi, kapasitas penyelia halal, peningkatan alat pelayanan, khususnya di daerah harus menjadi konsentrasi bersama antara BPJHP hingga ke pemerintah daerah.

Dia menuturkan, banyak laporan sampai ke dewan bahwa  pelaku usaha mengaku masih bingung harus daftar kemana dan bagaimana cara serta berapa biayanya.

"Jadi masih diperlukan sosialisasi masif untuk layanan label halal ini, juga pendidikan halal ini ke masyarakat. Sebetulnya tidak hanya usaha mikro kecil ya, tapi juga usaha menengah, atas, ini tentu juga perlu pelayanan produk halal yang lebih intens, masif, cepat," kata Diah.