JAKARTA - Hakim Panel I Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegur kuasa hukum pemohon sengketa Pilkada Pandeglang, Nandang Wirakusuma karena diduga melakukan perbaikan permohonan secara terselubung dalam sidang pemeriksaan pendahuluan.
Pemohon sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang itu adalah pasangan nomor urut 2, Thoni Fathoni Mukson-Miftahul Tamamy.
"Semua sama, berlaku untuk semua dan bahkan di semua panel, tidak diperbolehkan melakukan perubahan, apalagi perubahan terselubung, di luar apa yang sudah dijadikan perbaikan permohonan yang sudah disampaikan kepada termohon," ujar Enny Nurbaningsih dalam sidang sengketa hasil pilkada di Gedung MK, Jumat, 29 Januari dilansir Antara.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Gugat Kemenangan Bobby di Pilkada Medan, Akhyar Nasution dkk Tak Hadir Sidang di MK
27 Januari 2021, 19:36 -
| BERITA
MK Periksa 28 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020, Salah Satunya Tangsel
29 Januari 2021, 08:50
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, pemohon hanya diperbolehkan melakukan perbaikan yang tidak bersifat substansial, seperti kesalahan ketik. Sebab, terang Enny, berkaitan dengan jawaban KPU maupun keterangan Bawaslu yang merespon permohonan pemohon pada persidangan pekan depan.
Teguran itu dilakukan setelah kuasa hukum pemohon Nandang Wirakusuma meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Pandeglang melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 138 TPS yang tersebar di 10 kecamatan karena terjadi kecurangan dan pelanggaran.
Sementara dalam berkas perbaikan permohonan yang telah dikirimkan sebelumnya, pemohon meminta dilakukan PSU di 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang.
Adapun KPU Pandeglang menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan nomor urut 1 Irna Narulita-Tanto Warsono sebanyak 389.367 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Thoni Fathoni Mukson-Miftahul Tamamy sebanyak 223.220 suara.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
