MK Tolak Gugatan Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah, Tegaskan Dihitung Saat Penetapan Calon

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada terkait batas usia calon kepala daerah. Majelis hakim MK menolak gugatan yang meminta agar MK mengatur syarat batas usia calon kepala daerah (cakada) terhitung pada saat pelantikan pasangan calon.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo dalam pembacaan amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Agustus.

Menurut MK, aturan dalam Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada tidak perlu ditambah oleh makna lain. Batas usia calon kepala daerah pun sudah sudah berlaku pada beberapa tahapan pilkada sebelumnya.

"Oleh karena itu, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XXII/2024 secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat 2 huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pemohon tersebut di atas," tegasnya.

Hakim MK Saldi Isra menegaskan, batas usia calon kepala daerah minimal 25 tahun untuk calon bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota serta minimal 30 tahun untuk calon gubernur-wakil gubernur semestinya terhitung saat penetapan calon.

"Berkenaan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," ungkap Saldi Isra.

Dalam putusan ini, Hakim MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Joko Widodo memutuskan tidak ikut memutus permohonan yang berkaitan dengan syarat usia. Hal ini disampaikan Mahkamah agar semua pihak tidak menaruh rasa curiga terhadap proses pemeriksaan perkara berkenaan dengan norma pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada.