Pertemuan Budiman Sudjatmiko-Prabowo Munculkan Penilaian Dukungan PDIP ke Ganjar Terpecah
Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmik kunjungi Capres Prabowo Subianto. (dok Gerindra)

Bagikan:

JAKARTA - Soliditas internal PDI Perjuangan (PDIP) mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dinilai terpecah. Penilaian ini muncul setelah Budiman Sudjatmiko yang merupakan kader PDIP menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kedatangan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko di kediaman Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengindikasikan kian terpecahnya barisan internal PDIP yang tengah mengusung Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Khoirul Umam kepada wartawan, Kamis, 20 Juli.

Khoirul kemudian menyebut pernyataan Budiman yang seakan memberikan dukungan pada Prabowo. Diketahui, aktivis '98 tersebut sempat menyinggung pentingnya pemimpin berlatar belakang militer dan senior untuk menghadapi ketidakpastian global.

"(Ini, red) juga menyiratkan secara jelas dukungan politiknya pada pencapresan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang," tegasnya.

Lebih lanjut, Budiman dianggap tanpa beban saat bertemu dengan Prabowo. Tapi hal ini disebabkan karena ada kesan dia akan disingkirkan dari partai berlambang banteng tersebut.

"Hal ini diindikasikan oleh tidak diberikannya posisi pencalegan yang layak bagi Budiman, dan dirinya juga tidak dilibatkan dalam tim pemenangan pencapresan Ganjar Pranowo," ungkap Khoirul.

"Karena itu, Budiman merasa tidak punya beban dan memilih untuk menjadi 'partikel bebas' yang seolah tidak ingin didikte oleh aturan organisasi konstitusi partai PDIP," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Budiman Sudjatmiko bertemu dengan Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa, 18 Juli. Dia mengaku memiliki kecocokan dengan mantan Danjen Kopassus tersebut.

Akibat pertemuan itu, Budiman bakal dipanggil DPP PDIP pada awal Agustus nanti. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menilai ada indikasi pelanggaran disiplin partai terkait arah politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.