Wapres Minta Pemkab Inovatif Susun Kebijakan dan Gunakan Anggaran

JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pemerintah kabupaten (pemkab) inovatif dalam membuat kebijakan-kebijakan di daerah dan penggunaan anggaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu menjadi salah satu pesan Wapres yang disampaikan dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional X Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Tangerang, Banten.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama pemerintah kabupaten diharapkan terus meningkatkan gagasan dan langkah inovatif baik pada tataran kebijakan maupun penggunaan anggaran yang tepat guna untuk mendorong, mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, dan berkelanjutan,” jelas Wapres dilansir ANTARA, Kamis, 20 Juli.

Ma’ruf Amin meminta pemkab memastikan implementasi program dan anggaran yang efektif dan akuntabel hingga di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa selaku ujung tombak perangkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kedua, Wapres meminta pemerintah kabupaten terus mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan ramah investor di daerah, terus memperkuat rantai pasok lokal dan akses pasar sehingga mampu menjangkau pasar nasional hingga global, termasuk memperkuat jaringan pemasaran komoditas unggulan desa ke pasar yang lebih beragam melalui platform digital.

Ketiga, wapres meminta kabupaten untuk terus fokus kepada komoditas-komoditas unggulan dari hulu ke hilir secara terpadu.

“Perkuat pula peluang di bidang ekonomi dan keuangan syariah, mengingat potensi pasar yang besar dan terus berkembang pesat,” kata Wapres.

Dia mengatakan kontribusi kabupaten dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan turut menentukan keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan visi menjadi pusat halal dunia pada tahun 2024.

Wapres mendorong pemkab memanfaatkan perhelatan Apkasi Otonomi Expo 2023 yang turut digelar di sela Rakernas X Apkasi sebagai ajang untuk mempromosikan destinasi wisata komoditas dan investasi unggulan daerah, tidak terkecuali produk dan jasa halal, seperti makanan, minuman, fesyen, farmasi, kosmetik, dan wisata halal.

“Banyak kabupaten yang memiliki potensi wisata yang layak dikembangkan untuk menarik investor menumbuhkan ekonomi kreatif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penghasilan warga setempat, sekaligus melestarikan budaya lokal,” ujar dia.

Terkait hal tersebut, Wapres mengingatkan untuk membangun bisnis wisata yang berkelanjutan. Selain itu, menurutnya, wisata halal layak untuk dikembangkan mengingat jumlah wisatawan Muslim dunia terus melonjak hingga mencapai 110 juta wisatawan tahun 2022.

“Terakhir, perkuat kualitas sumber daya manusia di daerah masing-masing, genjot penurunan angka stunting hingga mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024,” pintanya.