PDIP Yakin Politik Uang Susah Dilawan Selama Sistem Pemilu Terbuka Masih Berlaku

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyebut politik uang akan sulit diberantas selama pemilihan umum (pemilu) menggunakan sistem terbuka.

Hal ini disampaikan Djarot setelah menghadiri peluncuran kampanye 'Hajar Serangan Fajar' yang merupakan program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Jumat, 14 Juli. Katanya, sistem pemilu tertutup yang sebenarnya bisa mengurangi praktik lancung ini.

"Makanya kemarin PDI Perjuangan itu mendukung sistem demokrasi kita menggunakan sistem penghitungan suara. Itu yang berkampanye partai," kata Djarot kepada wartawan di Gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC), Jakarta Selatan.

"Tapi MK menyampaikan seperti itu (menolak gugatan sistem tertutup, red). Selama kita masih seperti itu, sulit rasanya untuk bisa melawan politik uang," sambungnya.

Djarot mengatakan banyak yang harus dilakukan untuk mencegah politik uang. Di antaranya memperbaiki sistem pemilu karena proses ini merupakan awal atau hulu permasalahannya.

"Selama itu masih menggunakan sistem politik demokrasi yang liberal individual, dan ini tidak diperbaiki sulit untuk melawan politik uang," ujar Djarot.

Selanjutnya yang harus dibereskan adalah pemilik modal. "Oleh sebab itu kita dorong, KPK untuk bisa, untuk melawan politik uang ini bukan dari hanya dari hilirnya saja dari hulunya juga. Komitmen PDIP Perjuangan di situ.Perbaikan itu dimulai dari hulu sampai ke hilir, tidak hanya bisa di hilirnya doang," ungkap eks Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sambung Djarot, harusnya tegas dengan para pemilik modal. Utamanya, mereka yang melanggar hukum.

"Bohirnya ini ditangkap-ditangkapin sama Bawaslu dong, cukong-cukong ini. Termasuk para politisi-politisi yang menggunakan cara, modal uang untuk bisa membeli suara. Ini tugasnya dari Bawaslu, bukan dari KPK," pungkasnya.