JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan peran penting semua pihak, termasuk pengusaha dalam memberantas korupsi. Penyebabnya, banyak di antara mereka terjebak praktik lancung dengan modus memberi uang kepada pejabat.
"Pihak swasta atau dunia usaha menjadi pihak yang banyak terlibat kasus Korupsi dengan modus yang paling sering dilakukan yaitu gratifikasi dan suap," kata Kepala Satuan Tugas Keluarga Berintegritas dan Dunia Usaha Antikorupsi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat KPK David Sepriwasa melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 14 Juli.
Pernyataannya ini bukan sembarangan disampaikan. David punya data praktik gratifikasi dan suap kerap dilakukan pengusaha yang terjerat kasus hingga akhir 2022.
Sehingga, dia berpesan bagi pengusaha di manapun termasuk Provinsi Banten untuk berperan aktif. "Melalui strategi pendidikan, kita ingin mengubah niat orang supaya tidak ingin lagi korupsi dengan cara menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Program Dunia Usaha Antikorupsi Direktorar Permas KPK Qilda Fathiyah menyebut korupsi yang dilakukan pengusaha bisa berpengaruh buruk bagi masyarakat. Alasan ini yang membuat komisi antirasuah hadir dan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Dunia Usaha Antikorupsi di Banten.
BACA JUGA:
Kegiatan Bimtek ini turut diikuti seluruh jajaran Direksi dan Komisaris BUMD, UMKM, dan Asosiasi Usaha di lingkungan Provinsi Banten. Tercatat sebanyak 100 peserta hadir pada Bimtek Dunia Usaha Antikorupsi ini.
"KPK hadir di Banten dalam rangka menyegarkan kembali ingatan kita semua, khususnya pelaku dunia usaha di lingkungan Provinsi Banten tentang bahaya korupsi dan dampaknya kepada setiap sendi kehidupan dunia usaha," ujarnya.
Bimbingan teknis ini mendapat apresiasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar. Katanya, kegiatan ini diyakini bisa jadi bagian untuk membangun budaya integritas yang kuat di perusahaan yang dimulai dari individu.
“Bimbingan Teknis ini ditujukan kepada para pelaku usaha yang saya sebut saudagar yang menjadi lokomotif peningkatan ekonomi baik mikro maupun makro. Langkah strategis guna mewujudkan sistem perekonomian yang akuntabel, seperti di pengadaan barang dan jasa juga dilakukan Pemprov Banten melalui intervensi dengan pemanfaatan e-katalog," pungkas Al Muktabar.
