PDIP Sebut JIS Harus Diperbaiki Biar Laku, Singgung Cicilan Utang Pembangunan Ratusan Miliar per Tahun

JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menganggap rencana perbaikan Jakarta International Stadium (JIS) oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta tak ada hubungannya dengan kondisi politik.

Gilbert menyebut stadion yang dikelola oleh BUMD PT Jakpro ini memang perlu diperbaiki agar dapat dimaksimalkan fungsinya sebagai venue pertandingan olahraga.

Sebab, JIS dibangun dengan dana pinjaman pemerintah pusat lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disalurkan BUMN PT SMI pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai Rp3,6 triliun.

Sementara, sisa biaya pembangunan stadion yang terletak di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang digelontorkan dari APBD DKI hanya Rp900 miliar.

"JIS harus dimanfaatkan dan utilitasnya dimaksimalkan. Operasional per tahun sekitar Rp80 miliar tidak akan sanggup ditutupi oleh PT Jakpro, mengingat beban PT Jakpro sendiri luar biasa besar karena banyaknya penugasan di era Anies Baswedan sebagai Gubernur," kata Gilbert dalam keterangannya, Jumat, 14 Juli.

Pemerintah pusat, lanjut Gilbert, memang telah memudahkan Pemprov DKI dalam pelunasan utang dengan masa pinjaman 8 tahun, masa tenggang 2 tahun dan hanya bayar cicilan pokok (bunga 0 persen) untuk pinjaman termin I. Lalu bunga 5,66 persen per tahun selama 5 tahun dengan masa tenggang 6 bulan untuk pinjaman termin II.

Namun, nilai biaya cicilan oleh Pemprov DKI per tahun dalam 5 tahun pertama secara kasar tetap besar, yakni Rp543,9 miliar dan Rp307,5 miliar di 3 tahun berikutnya. Angka ini pun masih di luar bunga dan beban operasional JIS Rp80 miliar per tahun.

"Artinya, setelah Anies sudah tidak jadi Gubernur, cicilan akan ditanggung oleh 2 Gubernur lagi, yakni Pj Gubernur dan Gubernur DKI hasil Pilkada 2024. Sementara, di sisi lain utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan non-olahraga," urai Gilbert.

Sementara itu, soal keterlibatan para menteri Presiden Joko Widodo dalam rencana pembenahan JIS, Gilbert memandang wajar akan hal itu. Mengingat, ada anggaran pemerintah pusat dari perbaikan tersebut.

"Seharusnya semua pihak mendukung revitalisasi JIS melalui perbaikan yang hendak dikerjakan, bukan bermain seperti korban karena yang korban justru warga DKI akibat penggunaan anggaran yang tidak produktif untuk JIS bila tidak terpakai," imbuhnya.