Golkar Tolak Usulan PDIP Bentuk Pansus JIS

JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menolak usulan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta untuk membentuk panitia khusus (pansus) mengusut masalah-masalah dalam pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Menurut Baco, JIS memang memiliki kekurangan dari segi infrastruktur dan pendukungnya jika menjadi venue Piala Dunia U-17. Namun, hal itu cukup dilakukan perbaikan dan tak perlu sampai diusut lewat pansus DPRD DKI.

"Untuk dicek, diperiksa dan kemudian diperbaiki, disempurnakan, atau direnovasi untuk kepentingan tempat Piala Dunia, Golkar setuju dan mendukung penuh. Kalau harus sampai pansus, Golkar menolak. Kecuali setelah dilakukan audit dan pemeriksaan dan perlu pendalaman, lagi mungkin bisa naik pansus," kata Baco dalam pesan singkat, Kamis, 13 Juli.

Menurut Baco, tidak semua masalah di Jakarta perlu diselesaikan dengan rekomendasi dari hasil pengusutan oleh pansus. Lagipula, Baco mengkhawatirkan pansus JIS sarat dikaitkan dengan kondisi politik saat ini.

"Pansus ini kadang lebih besar politisnya daripada substansialnya. Banyak pansus juga nggak jelas, ujungnya tidak dilaksanakan juga sama eksekutif padahal sudah capek-capek kita bahas dan dalami di pansus," ujar Baco.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo memandang bahwa pembangunan JIS terbukti bermasalah setelah munculnya klarifikasi dari Buro Happold.

Di mana, Buro Happold menegaskan pihaknya tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Buro Happold hanya diminta membuat panduan desain. Namun, hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Buro Happold.

"Ini menegaskan bahwa ada malpraktik dalam perencanaan dan pembangunan stadion JIS. Tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas stadion JIS dan jauh dari standar internasional sebagaimana mestinya," kata Rio dalam pesan singkat, Senin, 10 Juli.

"Harus bentuk pansus JIS jika dipandang perlu, apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat, sekitar Rp4,4 triliun dari dana PEN dan APBD DKI," tegasnya.