Nurul Arifin Tegaskan Pentingnya Edukasi sebagai Kunci Memerangi Misinformasi Pemilu 2024

JAKARTA – Edukasi memegang peranan terpenting dalam menangani misinformasi yang terjadi saat ini. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Bidang Kominfo Partai Golkar, Nurul Arifin, dalam acara "Potensi Penyebaran Informasi dalam Pemilu 2024" yang diselenggarakan di Auditorium CSIS, Gedung Pakarti, Jakarta Pusat Rabu 12 Juli.

Sebagai salah satu pembicara, Nurul Arifin menyampaikan pentingnya edukasi publik mengenai literasi media dan informasi dalam membantu masyarakat mengenali dan memfilter informasi yang benar dan akurat. Menurutnya, edukasi yang menyeluruh akan menjadi langkah yang efektif untuk menghindarkan masyarakat dari misinformasi.

Partisipasi Aktif

Selain itu, Nurul Arifin juga menekankan perlunya membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melawan penyebaran gangguan informasi. Dia mengungkapkan bahwa literasi media dan informasi yang mendalam, serta kemampuan kritis untuk memeriksa kebenaran dan sumber informasi, akan membantu masyarakat menghadapi tantangan penyebaran gangguan informasi pada pemilu 2024.

"Strategi politik saat ini menunjukkan bahwa banyak partai politik ingin menggunakan berbagai strategi penting untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, edukasi dan kecerdasan pemilih menjadi kunci dalam memerangi misinformasi," kata Nurul Arifin.

Nurul Arifin juga mengungkapkan bahwa penyebaran gangguan informasi yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi perilaku publik dan pemilih dengan menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara, kandidat, atau partai politik. Oleh karena itu, kecerdasan pemilih menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan politik yang akurat.

Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin mengusulkan pembentukan tim pemantau dan pendeteksi untuk mengidentifikasi penyebaran gangguan informasi serta melacak sumbernya. Partai Golkar juga akan berperan aktif dalam pembentukan tim ini guna menangani masalah tersebut dengan tegas.

Selain itu, dalam Komisi I, akan dilakukan upaya untuk mendorong partisipasi aktif platform media sosial dan perusahaan teknologi dalam memperkuat kebijakan dan algoritma mereka dalam mengidentifikasi dan menghapus konten yang melanggar, termasuk gangguan informasi.

Nurul Arifin juga menyoroti peran Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, dalam menjaga stabilitas politik nasional melalui pencapaian ekonomi yang mengesankan. "Golkar mengakui bahwa tidak hanya sosok yang populer di media sosial yang diperlukan, tetapi pemimpin yang mampu bekerja dan memberikan dampak positif bagi negara," tambah Nurul.

Dengan demikian, edukasi, kecerdasan pemilih, dan upaya penanganan yang tegas terhadap penyebaran gangguan informasi diharapkan menjadi langkah-langkah penting dalam memerangi misinformasi pada pemilu 2024.