PBB Sebut Rusia Bunuh 136 Anak-anak dan Lukai 518 Lainnya di Ukraina Sepanjang Tahun 2022

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam Rusia lantaran membunuh 136 anak-anak di Ukraina sepanjang tahun 2022, menambahkan militernya ke daftar pelanggar global, menurut laporan kepada Dewan Keamanan.

PBB juga memverifikasi angkatan bersenjata Rusia dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya telah melukai 518 anak, serta melakukan 480 serangan terhadap sekolah dan rumah sakit. Laporan tersebut juga mengatakan, angkatan bersenjata negara itu menggunakan 91 anak-anak sebagai perisai hidup.

Di sisi lain, laporan tersebut juga memverifikasi angkatan bersenjata Ukraina telah membunuh 80 anak-anak, melukai 175 lainnya dan melakukan 212 serangan terhadap sekolah dan rumah sakit. Tapi, angkatan bersenjata Ukraina tidak masuk dalam daftar pelanggar global.

Guterres mengatakan dalam laporan tersebut, ia "sangat terkejut" dengan tingginya jumlah anak yang terbunuh dan terluk, serta serangan terhadap sekolah dan rumah sakit oleh angkatan bersenjata Rusia, melansir Reuters 23 Juni.

Ia juga mengatakan "sangat terganggu" dengan tingginya jumlah pelanggaran terhadap anak-anak oleh angkatan bersenjata Ukraina.

Laporan tahunan Guterres kepada Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara mengenai anak-anak dan konflik bersenjata mencakup pembunuhan, pelecehan, pelecehan seksual, penculikan atau perekrutan anak-anak, penolakan akses bantuan, dan penargetan sekolah dan rumah sakit.

Laporan PBB tentang anak-anak dan konflik bersenjata memverifikasi penculikan 91 anak oleh pasukan bersenjata Rusia; semuanya kemudian dibebaskan. Laporan tersebut juga memverifikasi pemindahan 46 anak dari Rusia ke Ukraina.

Laporan tersebut disusun oleh Virginia Gamba, perwakilan khusus Guterres untuk anak-anak dan konflik bersenjata.

Gamba bulan lalu mengunjungi Ukraina dan Rusia, di mana ia bertemu dengan utusan Rusia untuk hak-hak anak, Maria Lvova-Belova - yang menjadi target penangkapan Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bulan lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Lvova-Belova, menuduh mereka mendeportasi anak-anak dari Ukraina secara ilegal dan pemindahan orang secara ilegal ke Rusia dari Ukraina sejak Rusia menginvasi pada 24 Februari 2022.

Sementara, Moskow mengatakan surat perintah tersebut tidak sah secara hukum karena Rusia bukan penandatangan perjanjian yang membentuk ICC.

Rusia membantah menargetkan warga sipil sejak menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Sedangkan misi Rusia untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari laporan tersebut.

Selain itu, Moskow tidak menyembunyikan program di mana mereka telah membawa ribuan anak-anak Ukraina ke Rusia, tetapi menampilkannya sebagai kampanye kemanusiaan untuk melindungi anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang ditinggalkan di zona perang.

Diketahui, laporan tersebut secara keseluruhan memverifikasi bahwa 24.300 pelanggaran telah dilakukan terhadap anak-anak pada tahun 2022.

Pelanggaran terbanyak diverifikasi di Republik Demokratik Kongo, Israel dan wilayah pendudukan Palestina, Somalia, Suriah, Ukraina, Afghanistan dan Yaman.

"Sementara kelompok bersenjata non-negara bertanggung jawab atas 50 persen dari pelanggaran berat, pasukan pemerintah adalah pelaku utama pembunuhan dan melukai anak-anak, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, dan penolakan akses kemanusiaan," sebut Guterres dalam laporan tersebut.