Tak Sampai Sepekan Ratusan Kasus TPPO Dilaporkan, Paling Banyak di Jawa Barat

JAKARTA - Ratusan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dilaporkan terjadi dalam kurun waktu kurang dari sepekan di seluruh Indonesia. Polri mencatat paling banyak di wilayah Jawa Barat.

Jumlah kasus itu berdasarkan laporan yang diterima Satgas TPPO Polri ditingkat Bareskrim hingga Polda jajaran.

"Hasil analisa dan evaluasi penanganan TPPO satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 sampai 11 Juni 2023 antara lain berdasarkan jumlah laporan polisi sebanyak 190 laporan," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin, 12 Juni.

Dari data yang diterima, kasus TPPO paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat. Sebab, ada 36 laporan polisi hingga saat ini.

Sementara untuk Bareskrim Polri menerima 15 laporan, Polda Sumatera Utara 7 laporan, Polda Sumatera Barat 4 laporan polisi, dan Polda Riau 4 laporan.

Kemudian, Polda Kepri menerima 5 laporan, Polda Jambi 3 laporan, Polda Sumatera Selatan 3 laporan, Polda Bengkulu 5 laporan, dan Polda Lampung hanya 1 laporan untuk saat ini.

Lalu, Polda Banten juga menerima 5 laporan terkait TPPO, pun dengan Polda Metro Jaya yang menerima 4 laporan. Polda Jawa Tengah 25 laporan, Polda Jawa Timur 4 laporan.

Selanjutnya, Polda Bali dan Polda NTB masing-masing 4 laporan, Polda NTT 5 laporam, Polda Kalimantan Barat 26 laporan, Polda Kalimantan Timur 25 laporan, Polda Sulawesi Selatan 2 laporan, Polda Sulawesi Utara 1 laporan, Polda Sulawesi Tengah 1 laporan, dan Polda Papua 1 laporan.

Dari ratusan laporan itu, 136 di antaranya sudah masuk ke tahap penyidikan. Kemudian, 24 lainnya di tahap penyelidikan dan sisanya masih pengusutan.

"Kemudian berdasarkan jumlah tersangka, jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 212 orang," sebutnya.

Dari pengungkapan kasus-kasus TPPO itu 824 yang terpedaya bisa diselamatkan. Mereka terdiri dari 370 perempuan dewasa, 42 anak perempuan, 389 pria dewasa, dan 23 anak laki-laki.

"Modus yang dilakukan antara lain yang paling banyak pekerja migran ilegal atau PMI atau Pembantu Rumah Tangga," kata Ramadhan.