Mahfud MD Sebut Kerugian Negara Rp110,4 T dalam Kasus BLBI Bisa Kembali dalam 5 Tahun

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD optimistis Satgas BLBI mampu menagih seluruh uang negara yang dipinjam obligor/debitur BLBI senilai Rp110,4 triliun dalam waktu lima tahun.

Mahfud, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), menyampaikan sikap optimis itu berkaca dari pencapaian yang berhasil diraih satuan tugas setelah bekerja selama kurang lebih dua tahun.

“(Masa kerja Satgas BLBI) ini kalau diperpanjang lima tahun lagi, dapat semua (uang negara yang dipinjam obligor/debitur BLBI), karena menurut Pak Dirjen, kerja tim seperti ini efektif,” kata Mahfud MD dikutip ANTARA Selasa, 6 Juni.

Walaupun demikian, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas BLBI, masa kerja satuan tugas itu berakhir pada 31 Desember 2023.

“Tahun ini merupakan tahun di mana masa tugas Satgas BLBI berakhir. Di sisi lain sebenarnya masih ada potensi pengembalian hak negara dari obligor, debitur yang memiliki kemampuan membayar, dan bisnis usaha aktif, tetapi tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan termasuk melakukan tindakan untuk menyembunyikan atau memindahkan harta kekayaan yang dimilikinya. Kondisi ini tentunya membutuhkan penanganan yang komprehensif dan waktu penanganan yang lebih panjang,” kata Mahfud MD.

Permintaan untuk memperpanjang masa kerja Satgas BLBI sebelumnya disampaikan oleh Ketua Harian Satgas BLBI Rionald Silaban pada acara serah terima aset eks BLBI di Jakarta, Selasa. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati saat dia memberi sambutan pada acara serah terima tersebut.

Terkait itu, Mahfud memberi sinyal masa tugas Satgas BLBI dapat diperpanjang, meskipun satuan tugas itu harus merampungkan lebih dulu kerja mereka sampai akhir 2023, sekaligus menunggu hasil evaluasi atas kinerja mereka.

“Kalau pun diperpanjang, mungkin paling lama sampai Agustus (2024), karena September, Oktober, sudah proses penggantian pemerintah baru,” kata Mahfud MD.

Satgas BLBI sejak Juni 2021 sampai dengan Mei 2023 berhasil menagih hampir 30 persen dari total uang negara yang dipinjam obligor/debitur BLBI, atau sekitar Rp30,66 triliun.

“Sejak Satgas BLBI efektif beroperasi pada 2021 sampai sekarang, perolehan Satgas itu sudah mencapai Rp30.659.140.833.166 (Rp30,66 triliun),” kata Mahfud MD.

Rinciannya, dia melanjutkan, Rp1,1 triliun dalam bentuk uang (PNBP ke kas negara), penyitaan dan penyerahan barang jaminan lain dan penyerahan jaminan aset seluas 1.784,34 hektare yang estimasi nilainya Rp14,77 triliun, penguasaan fisik aset properti seluas 1.862,91 hektare yang estimasi nilainya setara Rp9,278 triliun.

Kemudian, penyerahan aset kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah seluas 278,6 hektare dengan estimasi nilai Rp3,07 triliun, dan penyertaan modal negara (PMN) nontunai seluas 54 hektare dengan estimasi nilai Rp2,49 triliun.

Menurut Mahfud, perolehan itu merupakan pencapaian luar biasa Satgas BLBI, karena saat hendak dibentuk ada banyak pesimisme yang disampaikan orang-orang di sekitar dirinya bahwa menagih uang negara dari para obligor/debitur bukan urusan mudah.

“Pencapaian Satgas BLBI sebagaimana tersebut di atas menurut saya luar biasa, karena ada yang pesimis 10 persen saja tidak mungkin. Kami sekarang sudah mendapat hampir 30 persen dengan sisa waktu masih 6 bulan ke depan,” kata Mahfud MD.