Satgas BLBI Sita Aset Lucky Star Navigation Corporation Rp50,99 Miliar

JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta menyita aset jaminan yang diserahkan debitur Lucky Star Navigation Corporation dengan estimasi nilai Rp50,99 miliar.

Aset yang disita berupa lima bidang tanah seluas 509.908 m2 yang terletak di Desa Tiwoho, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4-8/Tiwoho atas nama PT Awani Modern Indonesia.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menyampaikan aset tersebut disita dalam rangka penyelesaian kewajiban piutang terhadap negara sebesar 27,05 juta dolar AS, belum termasuk biaya administrasi sebesar 10 persen.

Penyitaan jaminan ini dilakukan oleh Satgas BLBI bersama Juru sita Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado, yang dihadiri Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Yanis Dhaniarto serta Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Nikodemus Sigit Rahadjo.

Hadir pula Kepala KPKNL Jakarta I Wildan Ahmad Fananto, Kepala KPKNL Manado, Rofiq Manshur, serta pengamanan dari Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.

Tim Satgas Gakkum Bareskrim Polri dipimpin oleh Kombes Pol. Sandy Hermawan, dengan didampingi oleh Ipda Agus Hidayat, Ipda Thomser Cristian Natal, dan Bripda Angger Aditya Wibisono. Kegiatan juga dihadiri oleh tim dari Polda Sulawesi Utara, Polresta Manado, Polsek Wori, dan aparat desa setempat.

Rionald menjelaskan, selanjutnya atas aset debitur atau obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka (lelang) dan/atau penyelesaian lainnya.

Namun sampai dengan dilakukan pengurusan lebih lanjut oleh PUPN, aset sitaan masih dapat ditempati atau digunakan oleh debitur atau obligor.

Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor atau debitur yang merupakan barang jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor atau debitur yang selama ini telah mendapatkan dana BLBI dan belum atau tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap negara sebagaimana mestinya.