Bagikan:

JAKARTA - Polri diminta tegas dalam memberantas mafia tambang yang seolah tak tersentuh. Terlebih, Koprs Bhayangkara memiliki kewenangan dalam penindakan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Solidaritas Aksi Penegakan Hukum Indonesia (SAKSI), Santoso AS. Menurutnya, polisi harus menjadi garda terdepan dalam pemberantasan mafia di Indonesia.

“Keberadaan mafia ini harus dipandang tidak hanya dalam perspektif hukum semata. Mafia-mafia inilah yang merusak iklim investasi dan perekonomian di Indonesia. Polisi sebagai aparat penegak hukum harus mampu menjadi garda terdepan pemberantasan mafia,” ujar Santoso kepada wartawan, Kamis, 1 Juni.

Pernyataan itu juga untuk menanggapi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, yang sempat menyebutkan pemberantasan mafia tambang merupakan hal yang paling menantang. Sebab, banyak preman dan pejabat di baliknya.

Dikatakan Santoto, contoh keberadaan mafia tambang semisal kasus pencurian CPO di Perairan Kalimantan Timur (Kaltim). Tindakan mereka dianggap dapat merusak citra kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Seperti kita ketahui, kemarin Ditpolairud Polda Kaltim berhasil menangkap Haji Laba dalam kasus pencurian 151 ton CPO di Kapal Elang Jawa I. Ini bukan pencurian biasa. Pihak kepolisian harus menindaklanjuti kasus ini dengan membongkar sindikat mafia CPO ini," ucap Santoso.

“Bagaimana mungkin menarik investasi ke IKN, sementara di sekitarnya para mafia berkeliaran. Investor itu butuh keamanan dan kepastian hukum," sambungnya.

Penanganan kasus ini akan menjadi sorotan di mata dunia usaha, termasuk para investor asing. Bila polisi berhasil mengungkap sindikat mafia itu, maka akan menjadi nilai tambah bagi kepercayaan investasi ke IKN.

“Polisi harus menjadi menjadi garda terdepan pemberantasan mafia. Itu bisa kita lihat nanti dengan bagaimana kepolisian dalam menangani kasus-kasus seperti dalam mafia CPO ini. Apakah hanya akan dipandang sebagai kasus biasa yang kemudian menguap atau berhasil mengungkap sindikat di dalamnya," kata Santoso.

Sebagai informasi, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemberantasan mafia tambang merupakan hal yang paling menantang. Sebab, banyak pihak yang melindungi, mulai dari preman hingga pejabat.

"Mafia tambang karena terkadang itu tercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman, bercampur dengan back up dengan pejabat," kata Mahfud.