Kukuhkan Anggota BP3OKP, Wapres Instruksikan Kawal Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengukuhkan enam anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wapres, Jakarta, Senin 29 Mei.

Dalam arahannya Wapres selaku Ketua BP3OKP meminta para anggota BP3OKP mengawal Program Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2022–2041.

"Saya harap para anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP sebagai rencana aksi lima tahunan," ujar Wapres di Jakarta, Senin 29 Mei, disitat Antara.

Wapres menyampaikan BP3OKP memiliki tugas utama, yaitu melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi pelaksanaan otonomi khusus, dan pembangunan di wilayah Papua.

Dia meminta anggota BP3OKP mengawal tiga misi besar untuk percepatan pembangunan Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Untuk diketahui pengangkatan enam anggota BP3OKP berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023.

Enam anggota yang dilantik, yakni Alberth Yoku Perwakilan Provinsi Papua, Irene Manibuy Perwakilan Provinsi Papua Barat, Yoseph Yanowo Yolmen Perwakilan Provinsi Papua Selatan, Pietrus Waine Perwakilan Provinsi Papua Tengah, Hantor Matuan Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, Otto Ihalauw Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.

"Saudara-saudara terpilih atas dasar kemampuan dan komitmen terhadap Papua. Saudara sekalian memiliki tanggung jawab yang besar dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua," ujar Wapres.

Wapres mengajak semua pihak, termasuk anggota BP3OKP untuk bekerja sama secara sinergis, menghormati keberagaman, dan membangun Papua berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan.

Dalam pesannya Wapres menyampaikan kepada para Anggota BP3OKP agar pertama, memperhatikan aspirasi, kebutuhan masyarakat Papua secara mendalam, memperbanyak mendengar agar pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan realitas lapangan, menjawab harapan, dan kebutuhan riil masyarakat Papua.

Kedua, segera bekerja, bersinergi, mengambil langkah-langkah strategis, mengharmonisasikan, menjalankan berbagai kebijakan dalam kerangka percepatan pembangunan, dan otonomi khusus Papua.

Ketiga, membangun koordinasi, sinergi dengan para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, segenap pemangku kepentingan terkait untuk meletakkan landasan kuat dalam pembangunan, dan penanganan masalah Papua.

Keempat, menjaga terus integritas, tidak melakukan tindak pidana korupsi atau memanfaatkan jabatan, dan kewenangan demi kepentingan pribadi maupun golongan.

"Pada kesempatan ini saya mengajak untuk mempererat solidaritas dan persatuan. Saudara-saudara mempunyai tugas penting untuk turut mendukung dalam menciptakan situasi Papua yang aman dan damai. Mari bangun Papua yang lebih baik dengan semangat kebersamaan dan semangat persatuan," tandasnya.