KALTENG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pulang Pisau Osa Maliki mengatakan penetapan status didasari informasi dari BMKG curah hujan bakal menurun drastis pada awal Juni mendatang.
"Dalam upaya penetapan status siaga ini sebenarnya beberapa pihak meminta agar tidak salah dalam menentukan waktunya, tetapi penetapan ini sebagai bentuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kebencanaan khususnya karhutla," katanya di Pulang Pisau, Kalteng, Kamis 25 Mei, disitat Antara.
Menurut dia, dalam rapat koordinasi pengendalian karhutla, pihaknya juga masih dibuat bingung dengan kondisi cuaca di Kabupaten Pulang Pisau.
Kondisi cuaca belum bisa dipastikan sepenuhnya karena beberapa wilayah di Kecamatan Kahayan Tengah masih turun hujan, sementara di kecamatan lain panas terik yang berpotensi bisa menyebabkan ancaman terjadinya karhutla.
“Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait tentu kita perkuat komitmen bersama dalam mencegah terjadinya karhutla di kabupaten setempat,” tuturnya.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemkab Pulang Pisau, Reliasi dalam rapat koordinasi karhutla menekankan beberapa poin dalam pencegahan dan kesiapsiagaan personel agar terbangun kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam pencegahan karhutla.
Dia menuturkan, rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait merupakan bentuk dari status kesiapsiagaan agar kabupaten setempat bebas kabut asap. Selain itu sebagai upaya langkah awal untuk memadukan pencegahan dan kesiapsiagaan, mulai dari membangun komunikasi untuk meningkatkan kapasitas kesiapan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah setempat.
“Melalui rapat koordinasi pengendalian karhutla ini bisa untuk menginventaris seluruh program kegiatan pada OPD terkait dalam melakukan penyusunan perencanaan pengumpulan kapasitas di setiap daerah berupa data, informasi, sarana prasarana, dan logistik serta sumber daya manusia, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah,” katanya.
BACA JUGA:
Menurut Reliasi, dari beberapa poin tersebut bisa memberikan gambaran penting bahwa upaya pengendalian karhutla memiliki manfaat besar bagi keberlangsungan ekonomi. Upaya pencegahan perlu dilakukan agar tidak menghancurkan aktifitas mata pencaharian masyarakat apabila terjadi kabut asap.
Perlu diketahui, kata dia, berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat rakor nasional penanggulangan bencana di Sentul Bogor Jawa Barat pada 1 Maret 2023, seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah harus bersama-sama bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan serta melakukan identifikasi terhadap resiko di daerah rawan bencana sampai ke tingkat desa.
"Pemerintah daerah mengajak kepada seluruh pihak secara bersama-sama bisa ikut turut berupaya semaksimal mungkin dalam merealisasikan mitigasi kebencanaan," tandasnya.
