JAKARTA - Presiden Joko Widodo membahas soal kesepakatan bidang alat utama sistem persenjataan (alutsista) hingga investasi Prancis di Indonesia bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Pembahasan dalam pertemuan bilateral itu dilakukan di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Minggu 21 Mei.
"Pertama, (soal) keanggotaan Indonesia di FATF (Financial Action Task Force). Saya harap dukungan Prancis agar Indonesia diterima sebagai anggota FATF. Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Minggu 21 Mei, disitat Antara.
Kedua, Jokowi meminta dukungan Macron agar Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA) dapat segera selesai pada 2024.
Ketiga, kedua pemimpin negara tersebut juga membahas mengenai investasi sektor strategis. Jokowi menyambut baik keikutsertaan perusahaan asal Prancis pada proyek hilirisasi Indonesia dan bantuan Prancis melalui The Agence Française de Développement (AFD) sebesar 500 juta euro serta pembentukan Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia.
Jokowi menilai perlunya tindak lanjut kerja sama Hydrogene de France (HDF) dengan PT Bukit Asam untuk teknologi berbasis hidrogen serta Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) dengan Yayasan Biru Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan.
"Indonesia juga membuka investasi untuk bangun Ibu Kota Nusantara di bidang infrastruktur, energi hijau, dan ecotourism. Kami sudah siapkan insentif dan fasilitas investasi," imbuhnya.
BACA JUGA:
Keempat, dalam bidang pertahanan dan alutsista, Jokowi menyambut baik rencana joint venture antara PT Len Industri dan Thales.
"Mari terus dorong alih teknologi, transfer pengetahuan, dan produksi bersama. Saya ajak partisipasi sektor swasta Prancis untuk implementasi kerja sama konkret AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific). Saya juga undang partisipasi Prancis pada ASEAN-IndoPacific Forum di Jakarta bulan September," ujar Jokowi.
Turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut ialah Menteri Luar Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
