Penghargaan dari Kemenkeu Urusan Tata Kelola dan Transparansi Anggaran Harus Bisa Dijaga DPR

JAKARTA - DPR mendapat penghargaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai salah satu instansi dengan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 untuk kategori pagu sedang.

Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai memiliki peranan penting di balik capaian tersebut karena telah sukses membawa DPR menerapkan tata kelola dan transparansi anggaran.

"Wajar jika kemudian Kemenkeu memberikan penghargaan kepada DPR untuk kinerja pengelolaan anggaran DPR dan juga atas peran positif DPR dalam pengelolaan APBN secara keseluruhan,” kata Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam, Jumat 19 Mei.

"Peran DPR dalam pengelolaan APBN sangat besar. Seperti diketahui salah satu fungsi DPR adalah budgeting. Pemerintah tidak bisa memiliki APBN tanpa persetujuan DPR, yang artinya Pemerintah tidak dapat mengeksekusi semua program-programnya apabila tidak mendapatkan persetujuan DPR,” imbuhnya.

DPR pun tidak hanya berperan dalam menyetujui atau menolak APBN, tetapi juga dalam pengawasan penggunaan APBN. Piter mengatakan, DPR selama ini telah bekerja sama secara baik dengan Pemerintah dalam pengelolaan APBN.

“Kita patut bersyukur selama periode Pak Jokowi kita tidak pernah mendengar konflik berkepanjangan dalam penyusunan APBN. Kerja sama DPR dan Pemerintah berjalan cukup mulus. Walaupun bukan berarti tidak ada perdebatan dan diskusi yang panas,” ungkap Piter.

“Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh DPR dilakukan secara proporsional dan kooperatif,” sambungnya.

Terlepas dari peran dalam pengelolaan dan pengawasan APBN itu, DPR sebagai lembaga negara dinilai juga sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan anggaran mereka yang dibiayai dengan APBN. Hal tersebut terlihat dari penghargaan yang diberikan Kemenkeu di mana DPR menjadi salah satu instasi dengan kinerja anggaran terbaik.

Menurut Piter, Ketua DPR Puan Maharani bersama pimpinan-pimpinan DPR lainnya dan Kesetjenan DPR telah membuktikan menerapkan pelaksanaan anggaran berkualitas yang sejalan dengan amanat dari Kemenkeu kepada kementerian/lembaga.

“Performa anggaran DPR ini bisa dilihat dari berbagai indikator, termasuk indikator penyerapan serta efisiensi dan efektivitas anggaran. Soliditas DPR dan kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani beserta wakil-wakilnya saya kira berperan positif dalam hal ini,” jelas Piter.

Dosen Perbanas Institute ini juga memuji komitmen Puan yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabel, terbuka dan parlemen modern dalam memimpin DPR. Piter mengatakan, penerapan prinsip transparansi benar-benar dijalankan DPR karena masyarakat bisa melihat langsung penganggaran yang ada di DPR karena akses informasinya sangat terbuka.

“Komitmen DPR untuk terus transparan, akuntabel, modern, dan terbuka sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani juga satu hal yang sangat positif,” sebut penulis buku ‘Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia’ itu.

“Visi misi Puan tersebut telah membawa DPR menerapkan tata kelola anggaran yang baik karena bersifat transparan. Maka penghargaan bagi DPR dalam pengelolaan anggaran hendaknya benar-benar menjadi pengingat bagi DPR untuk menjaga komitmen itu,” tambah Piter.

Meski sering kali citra DPR mengalami sentimen kurang baik, namun dengan adanya penghargaan dari Kemenkeu tersebut telah menunjukkan optimalisasi kinerja DPR. Apalagi DPR juga banyak menerima penghargaan lain termasuk belasan kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Piter mengatakan, menjadi institusi yang disoroti oleh publik dan banyak pihak memang membutuhkan usaha yang tidak mudah. Untuk itu, DPR RI didorong untuk terus membuktikan performa terbaik mereka.

“Terlepas dari pandangan umum masyarakat, DPR memenuhi kriteria untuk menerima penghargaan dalam hal performa anggaran. Karena penghargaan itu diberikan berdasarkan pembuktian data yang dikurasi oleh Kemenkeu,” sebutnya.

Data tersebut dapat dilihat dari performa anggaran di berbagai aspek, seperti boros atau tidaknya anggaran, perencanaan yang jelas, utilisasi rendah, dan over capacity. Berdasarkan penilaian Kemenkeu, DPR RI mencapai Indeks Kinerja Anggaran sebesar 94,71 dengan predikat Sangat Baik sepanjang tahun 2022.

"Hal ini dapat dibuktikan dari sederetan angka yang ditunjukkan dalam laporan-laporan keuangan DPR RI, karena akan mengakibatkan penyelidikan secara hukum lebih lanjut jika terjadi penyimpangan," urai Piter.

Dengan adanya penghargaan dari Kemenkeu ini, kinerja baik DPR dalam hal anggaran diharapkan dapat terus dilanjutkan. Dengan begitu, menurut Piter, DPR akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Selain DPR, penghargaan untuk kategori yang sama diraih oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Puan Maharani bersyukur dengan capaian yang diraih DPR. Penghargaan dari Kemenkeu disebut menjadi bukti DPR bekerja transparan, akuntabel, modern dan terbuka seperti visi misi yang dibawanya sejak menjadi Ketua DPR.

“Kami bersyukur atas capaian ini. Penghargaan tersebut akan menjadi cambuk bagi DPR RI untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi demi kesejahteraan rakyat," kata Puan, Kamis 18 Mei kemarin.

“DPR RI konsisten menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan menyebut anggaran yang berkualitas menjadi langkah DPR untuk mencapai target, termasuk tujuan menjadikan DPR sebagai parlemen modern yang terbuka. Lewat transparansi, DPR juga ingin ‘dikawal’ oleh masyarakat.

“Tidak jarang kebijakan anggaran di DPR kemudian menjadi perhatian publik. Dan kami tidak akan merasa gerah apabila mendapat sorotan dari publik,” urai Puan.

“Kami menjadikan hal tersebut sebagai bahan masukan. Dan DPR RI senantiasa mempertimbangkan semua aspirasi publik karena DPR terus berupaya menjaga kepercayaan rakyat,” tutup cucu Bung Karno tersebut.