JAKARTA - Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan pada Hari Jumat mengatakan, mereka mengesampingkan kemungkinan wajib militer bagi wanita untuk wajib militer di negara tersebut, memperpanjang periode wajib militer saat ini atau menghapuskan layanan alternatif, dalam pemberitahuan melalui pesan singkat.
Pernyataan itu muncul sehari setelah gagasan tersebut diusulkan dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa Shin Won-sik.
"Jika sistem manajemen kekuatan militer saat ini terus berlanjut, tidak hanya kekurangan personel yang kronis akan memburuk, tetapi juga akan menjadi semakin sulit untuk mempertahankan target mempertahankan sekitar 365.000 tentara di Angkatan Darat pada tahun 2025," ungkap Cho Kwan-ho, seorang peneliti senior di Korea Institute for Defense Analysis, dalam forum itu, melansir Korea Times 14 Mei.
"Dari perspektif jangka panjang, periode wajib militer harus diperpanjang menjadi 21 bulan atau 24 bulan dari 18 bulan saat ini," sambungnya.
Di Korea Selatan, semua pria berbadan sehat yang berusia di atas 19 tahun diwajibkan untuk menjalani wajib militer. Personel tamtama yang bertugas aktif bertugas selama 18 bulan di Angkatan Darat atau Korps Marinir, 20 bulan di Angkatan Laut dan 21 bulan di Angkatan Udara.
Sementara, wanita diperbolehkan bergabung dengan angkatan bersenjata, tetapi layanan mereka bersifat sukarela.
Diketahui, jumlah pria berusia 20 tahun di Korea Selatan mencapai 250.000 orang tahun ini, tetapi jumlahnya diperkirakan akan menurun menjadi 180.000 orang pada tahun 2037, yang memicu kekhawatiran akan kekurangan tenaga kerja militer.
Sementara itu, Lee Han-ho, kepala Asosiasi Pensiunan Jenderal dan Laksamana Korea mengatakan, "Pendekatan saat ini untuk mengurangi tenaga kerja militer berdasarkan prinsip yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu masa dinas 18 bulan tidak lain adalah pengabaian serius terhadap kesiapan keamanan nasional kita," dan "negara ini harus secara serius mempertimbangkan untuk memperpanjang masa dinas menjadi dua tahun atau lebih lama."
"Di masa lalu, angka kelahiran di negara ini melampaui 6 kelahiran per wanita. Tetapi, sekarang angka itu tetap pada 0,78, jadi tidak ada alasan untuk tidak memberlakukan wajib militer bagi wanita... Mengubah undang-undang terkait untuk memungkinkan wajib militer bagi wanita adalah tugas yang harus dipertimbangkan," tandas Lee.
BACA JUGA:
Wajib militer bagi perempuan telah lama menjadi isu sensitif di Korea Selatan, dan menjadi bahan perdebatan sengit dalam pemilihan umum baru-baru ini, ketika para politisi, yang sebagian besar dari kalangan konservatif, menyuarakan pendapat mereka tentang wajib militer bagi perempuan, dalam upaya untuk memenangkan dukungan dari para pria berusia 20-an.
Secara global, hanya ada 10 negara yang mewajibkan wajib militer bagi pria dan wanita, di mana Swedia dan Norwegia mewajibkan wajib militer bagi kedua jenis kelamin dengan persyaratan yang sama.
Sedangkan negara-negara seperti Israel, Myanmar, Libya, dan Korea Utara mewajibkan wajib militer bagi perempuan, tetapi dengan periode dan pengecualian yang berbeda.
