Bagikan:

MAKASSAR - Kisah warga korban gempa Sulawesi Barat (Sulbar) mencari-cari Kartu Keluarga (KK) di tengah reruntuhan rumahnya demi mendapatkan mi instan banyak dibagikan di media sosial. Banyak yang menyebut warga korban gempa Sulbar harus membawa KK untuk mendapatkan bantuan makanan.

Apa kata Badan Penanggulangan Bencana Daerah? Kepala BPBD Sulbar Darno Majid meminta semua pihak memastikan segala informasi terkait korban gempa Sulbar terverifikasi kebenarannya. Soal kabar warga mencari KK ini, Darno mengaku tak mengetahuinya. 

"Saya nggak tahu soal itu. Yang jelas, begini saya perlu diluruskan, jangan sampai ada salah persepsi, kita setengah mati di BPBD, ada info yang tidak benar," kata Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid dihubungi VOI, Rabu, 20 Januari.

"BPBD itu hanya mengarahkan peralatan, kalau ada yang datang minta logistik, artinya makanan, dan apa saja, kita (sudah) bikin posko,” katanya.

Posko ini berada di stadion, rumah jabatan gubernur dan kantor gubernur Sulbar. Selain itu juga ada sejumlah posko di desa-desa. Penyaluran bantuan tetap harus terdata.

“Itu posko terorganisir, kan juga ada posko di kecamatan, di desa. Untuk meneruskan (bantuan) itu harus ada identitas, di mana poskonya, siapa (penerima), lalu dilapor ke posko dan dicatat. Kalau memang sudah ada barang (bantuan), langsung dikasih,” sambung Darno Majid.

Dia menegaskan, dalam kondisi darurat, warga korban gempa yang membutuhkan bantuan akan langsung diberikan. Kondisi darurat ini disebut tidak membutuhkan verifikasi identitas. 

"Harus betul-betul jelas yang bisa dikasih. Kalau memang sudah darurat maka datang saja ke posko, kan ada posko yang kita buat. Ini barang (bantuan) yang masuk dipertanggungjawabkan, siapa yang ambil, di mana tempatnya, ada mekanisme yang kita lalui. Jadi nggak ada yang mempersulit,” tegas Darno Majid.