JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tengah membuka ruang partisipasi kepada publik untuk memberi masukan terkait gambaran Jakarta setelah perpindahan ibu kota negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur pada 2024.
Konsultasi publik ini telah digelar dua kali dan akan kembali diselenggarakan untuk ketiga kalinya beberapa hari mendatang.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono berujar, Pemprov DKI membutuhkan aspirasi dari masyarakat untuk menentukan nasib Jakarta ketika tak lagi menyandang status Ibu Kota Indonesia.
Nantinya, masukan dari publik ini akan dirangkum dalam muatan naskah akademik revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah disusun, naskah akademik ini nantinya akan disetor kepada pemerintah pusat untuk dibahas bersama DPR RI menjadi undang-undang.
"Kita akan menampung aspirasi yang diinginkan masyarakat supaya undang-undang ini kan nantinya akan menentukan Jakarta ke depan. Guide-nya adalah Jakarta menjadi kota global. Nah, kita lempar kepada publik untuk mendapatkan masukan-masukan untuk menambah sempurnanya undang-undang itu," kata Joko kepada wartawan, Kamis, 11 Mei.
Berkaitan dengan hal itu, Pemprov DKI juga akan menguraikan lebih dalam 12 kewenangan Jakarta sebagai daerah khusus setelah perpindahan ibu kota negara. Masukan dari masyarakat juga akan dituangkan dalam kewenangan khusus tersebut.
Adapun 12 kewenangan khusus itu berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kebudayaan, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perindustrian, pariwisata, perdagangan, pendidikan, serta kesehatan.
"Kita sedang pikirkan soalnya kekhususan. Ini kan juga dibahas di dalam perumusan RUU itu supaya Jakarta itu menjadi apa ada kekhususan Jakarta di dalam undang-undang itu. Kan, kemarin daerah khusus ibu kota, sekarang kemungkinan daerah khusus Jakarta," jelasnya.
Sebagai informasi, konsultasi publik yang digelar Pemprov DKI ini sebelumnya digelar pada 31 Maret 2023 di A One Hotel. Konsultasi publik kedua digelar di Ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta.
Pada kegiatan konsultasi publik kedua, Pemprov DKI mengundang akademisi, perwakilan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta pelaku dunia usaha dan asosiasi profesi.
BACA JUGA:
Gambaran umumnya, Jakarta akan bertransformasi dengan kekhususan menjadi kota global yang berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia, memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain, serta berdampak langsung pada urusan sosial dan ekonomi global.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #ott kpk #pilkada jakarta #judi onlinePopuler
