Berharap Pangkas Antrean Calon Jemaah, Kemenag Segera Bahas Tambahan 8.000 Kuota Jemaah Haji Indonesia

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) segera membahas pemanfaatan tambahan 8.000 kuota haji bersama DPR.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan perlu percepatan mengingat banyak tahapan yang harus dilakukan dalam memaksimalkan tambahan kuota tersebut seperti biaya, operasional, hingga fasilitas.

"Saudi memberikan tawaran kuota 8.000 dan kami saat ini sedang tahapan persiapan penerimaan itu, termasuk akan dibahas dengan DPR," ujarnya di Jakarta, Rabu 10 Mei, disitat Antara.

Indonesia sebelumnya mendapat tambahan 8.000 kuota haji yang sudah masuk dalam sistem e-Hajj, aplikasi pemvisaan Arab Saudi.

Pada penyelenggaraan tahun lalu, Indonesia juga sempat mendapat tambahan kuota, namun karena waktu yang sangat mepet, pemerintah memutuskan tak mengambilnya.

Kini, tambahan 8.000 kuota akan coba dimaksimalkan Kementerian Agama. Tambahan kuota ini akan membuat antrean jemaah calon haji di sejumlah daerah bisa dipangkas. Apalagi sejumlah provinsi antrean jemaahnya menyentuh angka 47 tahun.

"Tahun lalu saking mepetnya jadi tidak dilakukan. Tahun ini Pak Menteri (Yaqut Cholil Qoumas) minta untuk mempersiapkan diri dan kita optimis karena memang banyak sekali yang berminat," kata Hilman.

Menurut Hilman, ada sejumlah hal yang harus dikoordinasikan terkait tambahan kuota ini seperti ketersediaan pesawat, slot penerbangan dari The General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi, termasuk siapa saja jemaah yang diprioritaskan untuk masuk dalam tambahan kuota ini.

"Pak Menteri pesannya, kita siapkan seoptimal mungkin sebelum kita mengambil keputusan," kata dia.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta kepada jajaran untuk tetap mengedepankan prinsip haji yang berkeadilan terkait pembagian kuota tambahan, seperti memperhatikan beberapa daerah yang jemaahnya sangat besar dan antreannya panjang.

Selain jumlah jemaah dan panjang antrean, kata Yaqut, pembagian kuota juga harus dipertimbangkan daerah yang agresif dalam melakukan pelunasan. Langkah tersebut bisa menjadi pertimbangkan agar kuota bisa terserap optimal.