Dalam Pidato Perpisahannya, Trump Sempat Singgung Twitter

JAKARTA - Joe Biden dan Kamala Harris akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Amerika Serikat (AS). Sesuai tradisi, ketika pemimpin baru menjabat, akan ada pidato perpisahan dari pemimpin sebelumnya, tidak terkecuali yang dilakukan Donald Trump.

Dalam pidato perpisahannya, Trump, selain menyambut pemerintahan baru juga menyinggung platform Twitter yang telah menangguhkan akun milikinya. "Menutup debat yang bebas dan terbuka melanggar nilai-nilai inti kami dan tradisi yang paling bertahan lama."

"Amerika bukanlah bangsa berjiwa jinak pemalu yang perlu dilindungi dan dilindungi dari orang-orang yang tidak kita setujui," terang Trump.

Sebelumnya, akun Twitter Presiden Trump secara permanen ditangguhkan pihak Twitter karena dianggap telah melanggar kebijakan platform. Penangguhan permanen dilakukan setelah kerusuhan Capitol pada 6 Januari.

Dilansir VOI dari Koaa News5, diketahui beberapa alasan Twitter melakukan penangguhan terhadap akun Trump. Hal tersebut disampaikan oleh CU Boulder Information scientist, Casey Fiesler. 

"Sebuah platform media sosial dapat membuat kebijakan tentang siapa yang diizinkan di platform itu, jenis konten apa yang diizinkan di platform itu," jelas Fiesler.

Namun, menurut Fiesler, apa yang dilakukan Twitter menyalahi aturan hukum sebagaimana terdapat dalam Amandemen Pertama.

"Amandemen Pertama melindungi Anda dari pemerintah yang tidak mengizinkan Anda berbicara. Jadi Twitter bukanlah pemerintah. Tetapi Trump adalah pemerintah," kata Fiesler.

Fiesler juga menjelaskan pendapatnya mengenai seberapa besar kekuatan platform media sosial dapat berpengaruh di AS.

"Saya pikir akan ada dampak dari ini (pemblokiran akun di media sosial). Tidak hanya seputar kebijakan media sosial, tetapi jumlah kekuatan yang dimiliki perusahaan-perusahaan ini. Beberapa kesepakatan terkait monopoli mungkin dapat dipicu berawal dari kasus tersebut," katanya.

Menurut Fiesler kasus pemblokiran akun Trump dan beberapa politisi lainnya akan menimbulkan banyak perbincangan tentang kebijakan di media sosial.