JK Ingatkan Jokowi Usai Tak Undang NasDem ke Istana: Jangan Terlalu Jauh Libatkan Diri ke Politik

JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melibatkan diri lebih jauh dalam urusan politik. Peringatan disampaikan setelah Jokowi tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan partai pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Selasa, 2 Mei.

Awalnya, JK menyebut wajar bila partai politik pendukung pemerintah diundang ke Istana namun untuk membicarakan pembangunan nasional.

"Kalau pertemuan membicarakan, karena ini di Istana, membicarakan tentang urusan pembangunan, itu wajar saja," kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Brawijaya Nomor 06, Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Mei.

Hanya saja, JK menilai NasDem harusnya tetap diundang. Apalagi, jika pembicaraan itu disebut membahas masalah pembangunan nasional.

"Kalau bicara pembangunan saja mustinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik," ucapnya.

Dengan kondisi tersebut, Jokowi diingatkan tak ikut campur terlalu jauh dalam dinamika politik. JK mengingatkan dia harusnya bersikap seperti Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang akhir masa jabatan sebagai kepala negara.

"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa malam, 2 Mei. Alasannya, NasDem sudah punya koalisi sendiri dan mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Meski begitu, Jokowi membantah tudingan bahwa undangan itu untuk mencampuri urusan politik jelang Pemilu 2024.

"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Presiden Jokowi di sela kegiatannya mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, di Jakarta, Kamis, 4 Mei.

Jokowi menegaskan urusan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik. Namun, dirinya merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi.

"Kalau mereka mengundang saya, (atau, red) saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," ujarnya.