Bagikan:

JAKARTA - Xia Baolong, sekutu Presiden China Xi Jinping, ditunjuk sebagai Direktur Kantor Urusan Dewan Negara Hong Kong dan Makau, menggantikan Zhang Xiaoming. Penunjukannya dilakukan di tengah pembersihan pejabat di Provinsi Hubei, provinsi di mana Wuhan berada dan menjadi pusat merebaknya wabah virus corona atau COVID-19. 

Xi Jinping dan Xia Baolong pernah menjadi pemimpin dan wakil pemimpin Partai Komunis di Zhejiang pada 2003-2007. Xia sangat populer karena ideologinya saat kampanye 2014 untuk menghancurkan ribuan salib dan gereja bawah tanah di Zhejiang, yang kemudian membawanya menjadi pemimpin Partai Komunis di Zhejiang. Ia juga pernah menjadi Sekjen Komite Nasional Badan Penasihat Politik China. Xia Baolong disebut tidak memiliki pengalaman apa-apa untuk urusan terkait Hong Kong. 

Dikutip dari The Guardian, Kamis 13 Februari, Zhang Xiaoming merupakan pejabat paling senior yang dicopot jabatannya oleh Pemerintah China setelah berbulan-bulan menghadapi protes anti-pemerintah China di Hong Kong. Lebih dari tujuh bulan Hong Kong berada dalam aksi protes atas RUU ekstradisi yang akan memungkinkan tersangka kejahatan dikirim ke China daratan untuk diadili.

Zhang mendukung RUU ekstradisi kontroversial itu. Dia juga memberi tahu delegasi Hong Kong yang sedang berkunjung betapa mendesaknya meloloskan RUU itu. Tapi, RUU itu dihapuskan setelah aksi protes massa berkembang menjadi seruan untuk demokrasi yang lebih besar, menghadirkan tantangan rakyat yang paling buruk bagi Xi Jinping sejak ia berkuasa.

Pemerintah China juga mengatakan telah menunjuk Luo Huining sebagai Kepala Kantor Penghubung China untuk Hong Kong dan Fu Ziying menjadi Kepala Kantor Penghubung Macau. Keduanya merupakan pejabat pusat Pemerintah China. 

Para analis mengatakan penunjukan Xia Baolong adalah sinyal bahwa China ingin memperketat kontrolnya atas Hong Kong. China telah mengindikasikan keinginannya untuk mengendalikan Hong Kong lebih ketat setelah pertemuan penting Partai Komunis pada November 2019.

Sebuah pernyataan dari pertemuan partai tersebut mengatakan, kepentingan nasional harus diprioritaskan daripada kebijakan dual system sejak penyerahan kekuasaan kolonial Inggris dan memperingatkan bahwa pihak China tidak akan menoleransi tindakan apa pun yang memecah negara.

Bongkar pasang jabatan yang Pemerintah China lakukan untuk kantor Urusan Hong Kong dan Makau dilakukan saat sebagian besar dunia terfokus pada penggantian pejabat tinggi Provinsi Hubei yang dilanda COVID-19.

Sebelumnya, Pemerintah China mengumumkan, Pemimpin Partai Komunis di Provinsi Hubei Jiang Chaoliang resmi dibebastugaskan dan digantikan oleh Wali Kota Shanghai Yong Ying.

Semua pejabat yang mendapatkan posisi baru tersebut dikenal sangat dekat dengan Xi Jinping. Keputusan yang mereka buat akan "tunduk" dengan Xi Jinping. Beberapa warga China berpendapat bahwa tidak perombakan pejabat tersebut tidak membawa perubahan sama sekali.