JAKARTA - Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror Polri untuk mendeteksi dini paham radikal dan prilaku menyimpang para calon taruna/taruni Akpol Bintara dan Tantama tahun anggaran 2023.
“Polri ingin mereka yang masuk Akpol, Bintara dan Tamtama tidak terpapar paham radikal dan perilaku menyimpang serta intoleran,” kata Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya dikutip ANTARA, Selasa, 18 April.
Dedi mengungkapkan, dirinya telah memberikan arahan kepada SSDM Polri untuk menyempurnakan materi tes. Alat uji dalam proses penerimaan Akpol, Bintara dan Tamtama untuk mengecek karakter, kepribadian dan mental para mereka yang menempuh pendidikan kepolisian.
Dia menyebut, SSDM Polri telah melakukan rapat koordinasi dengan Densus 88 Antiteror dan BNPT di Ruang Rapat Biro Dalpers SSDM Polri, Gedung TNCC, Senin (17/4).
Dari hasil rapat tersebut lanjut Dedi, bahwa Densus 88 memiliki alat (tools) yang dapat mendeteksi paham radikal yang berbentuk quesioner fisik dan computer assisted translation (CAT).
"Nanti akan dikaji terlebih dahulu tools yang dimiliki oleh Densus dan dilakukan demo sebelum diterapkan dalam tahapan seleksi," kata Dedi memaparkan.
BACA JUGA:
Kemudian, lanjut Dedi, BNPT mendukung penuh rencana SSDM Polri dalam mendeteksi dini para calon anggota Polri.
“BNPT siap untuk koordinasi penyiapan konsep deteksi dini paham radikal serta bersedia koordinasi perihal data," ujarnya.
Dedi menambahkan, data pemetaan deteksi dini rekrutmen calon anggota Polri ini akan digunakan dalam proses pembinaan karier ke depannya.
Selain itu, dalam rangka deteksi dini perilaku radikalisme dan intoleran calon anggota Polri akan dibentuk tim khusus. Kemudian, memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk melakukan penelusuran anggota Polri.
“Dalam rangka deteksi dini perilaku radikalisme dan intoleransi calon anggota Polri, kami akan bentuk tim khusus untuk pembahasan lebih lanjut,” kata Dedi.