JAKARTA - Bidang pertahanan mendapatkan alokasi terbesar dalam anggaran Pemerintah Afghanistan tahun ini, seiring dengan rencana Taliban untuk meningkatkan kekuatan pertahanan dan membangun kapasitas rudal anti-pesawat, sebut salah satu pejabat senior pertahanan negara itu.
Ambisi pertahanan Taliban, yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021, muncul di hadapan kritik internasional yang kuat terhadap kebijakannya, seperti pembatasan pekerjaan dan pendidikan bagi perempuan, yang menghambat langkah-langkah menuju pengakuan diplomatik.
Dalam sambutannya pada Hari Selasa, Qari Fasihuddin Fitrat, seorang komandan Taliban dari wilayah utara Badakhshan dan Panglima Angkatan Bersenjata Afghansitan, mengutuk serangan drone asing ke wilayah udara negaranya.
Pasukan pertahanan yang sekarang berjumlah 150.000 ditargetkan akan ditambah 50.000, katanya, berbicara di kantornya di Kementerian Pertahanan yang dijaga ketat di Kabul, ibu kota, meskipun ia tidak mengungkapkan angka pasti dari dana tersebut.
"Kementerian Pertahanan adalah peringkat teratas dalam anggaran," katanya, seraya menambahkan bahwa kementerian itu menerima jumlah yang jauh lebih tinggi daripada kementerian lain, karena itu merupakan prioritas dalam anggaran, yang sebagian besar didanai oleh pendapatan pajak dan bea cukai yang ditingkatkan, dilansir dari The National News 13 April.
Sejak pengambilalihan mereka, Taliban telah menghabiskan 1-1/2 tahun membangun pemerintahan sipil dan militer nasional, dari pasukan pemberontak yang berperang selama 20 tahun melawan pasukan asing dan Pemerintah Afghanistan yang didukung AS sebelumnya.
Tidak ada negara asing yang secara resmi mengakui pemerintah Taliban, yang berjuang melawan hambatan ekonomi menyusul sanksi terhadap sektor perbankan dan pemutusan semua bantuan pembangunan.
Qari Fasihuddin mengatakan, fokus pertahanan utama adalah mengamankan wilayah udara Afghanistan dari drone dan serangan lainnya.
"Rudal anti-pesawat adalah kebutuhan negara," ujarnya, seraya menambahkan bahwa semua negara mencari senjata yang dikembangkan untuk memastikan integritas wilayah dan wilayah udara mereka, masalah yang juga dihadapi Afghanistan.
"Tidak ada keraguan bahwa Afghanistan sedang mencoba, dan melakukan yang terbaik, untuk memilikinya," tandasnya.
Tetapi, Qari Fasihuddin menolak untuk menjelaskan dari mana pihak berwenang mencari untuk mendapatkan rudal anti-pesawat.
Dia juga berhenti menyebut Pakistan, yang sering diprotes oleh pemerintah Taliban, menuduh tetangganya mengizinkan pesawat tak berawak memasuki Afghanistan.
“Kami melakukan yang terbaik untuk menemukan solusi untuk perlindungan wilayah udara kami. Kami akan mengerjakannya dengan menggunakan semua kemampuan kami," urainya.
"Dari mana kita akan mendapatkannya rahasia, tapi kita harus memilikinya," tandas Qari Fasihuddin.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Pakistan tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pejabat Pakistan belum mengonfirmasi, apakah wilayah udaranya digunakan untuk akses drone ke Afghanistan.
"Kami selalu mencoba, dan akan mencoba, untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara diplomatik, dan kami telah melakukan yang terbaik untuk bersabar terkait kasus ini," tegas Qari Fasihuddin, namun tetap berhati-hati.
"Negara-negara tetangga seharusnya tidak membiarkan kesabaran kita habis," kritiknya.
BACA JUGA:
Diketahui, hubungan antara kedua negara bertetangga itu kadang-kadang tegang, karena Pakistan menuduh pemerintah Taliban mengizinkan wilayah Afghanistan, digunakan sebagai tempat berlindung bagi kelompok-kelompok militan.
Di antaranya adalah Taliban Pakistan (TTP), yang telah meningkatkan serangan di Pakistan dalam beberapa bulan terakhir.
Namun, pemerintahan Taliban menyangkal mengizinkan wilayahnya digunakan untuk menyerang orang lain.
Terkait
