JAKARTA - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menyinggung polemik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengingatkan pimpinan lembaga itu harus mengutamakan keadilan.
Hal ini disampaikan JK ketika jajaran komisi antirasuah mendatangi kantornya pada hari ini, Kamis, 13 April untuk menandatangani kesepakatan kerja sama. Rombongan hadir dipimpin oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menggantikan Ketua KPK Firli Bahuri.
"Pesan ke KPK juga, KPK berlaku adil seadil-adilnya karena sekarang ini ada suatu isu (di, red) masyarakat bahwa KPK berlaku tidak adil sehingga diperiksa oleh pengawas," kata JK dalam sambutannya di Kantor Pusat DMI, Kamis, 14 April.
JK juga sempat menganalogikan KPK seperti masjid yang harusnya jauh dari kepentingan politik. Keduanya dianggap berfungsi jika bisa membantu kepentingan masyarakat.
"Saya bilang kan KPK sama dengan masjid. Baru bisa masjid berfungsi kalau betul-betul itu mendengar ... tidak (ada, red) urusan politik macam-macam," tegasnya.
Tak sampai di sana, JK juga berpesan KPK harus independen agar efektif memberantas korupsi di Tanah Air. "Untuk itu, jangan terjadi suatu pengaruh politik masuk ke situ seperti yang banyak diisukan," ujar Wakil Presiden ke-10 dan 12 tersebut.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, komisi antirasuah kini sedang jadi sorotan karena Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas. Ada empat laporan yang masuk, termasuk terkait dugaan pelanggaran proses pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
Kemudian, Firli juga dilaporkan karena dugaan pembocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM hingga dugaan pemaksaan penerbitan dokumen kasus korupsi padahal ekspose atau gelar perkara belum dilakukan.