Diperiksa Usai Viral Istri Pejabat Dishub DKI Flexing, Tas Mewahnya Ternyata KW

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Inspektorat DKI Jakarta telah memeriksa Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Massdes Auroffy buntut kasus flexing keluarganya.

Salah satu hal yang menjadi materi pemeriksaan Massdes adalah tas-tas mewah yang dipamerkan istri dan anaknya. Tas-tas mewah dengan berbagai merek mulai dari Hermès, Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, hingga Dior ini mejadi sorotan warganet sehingga viral di media sosial.

Ternyata, berdasarkan pengakuan Massdes dan istrinya dari pemeriksaan Inspektorat, tas bermerek mahal tersebut palsu alias KW.

"Dari laporan Inspektorat katanya palsu, enggak asli. Begitu laporannya," kata Heru kepada wartawan, Minggu, 9 Maret.

Buntut tingkah laku pamer kekayaan keluarganya, Heru mengungkapkan Massdes akan mendapat sanksi atau hukuman disiplin PNS. Namun, Heru tak membeberkan apa sanksi yang akan dibebankan kepada Massdes.

Sebelumnya, warganet membongkar perilaku istri dan anak Massdes yang kerap mengunggah foto penampilan beserta aksesori yang mereka kenakan, mulai dari tas, sepatu, hingga lensa kamera.

Saat ditelusuri, harga tas yang dipamerkan keluarga Masdes bervariasi, mulai dari belasan dan puluhan juta rupiah. Bahkan, terdapat satu tas merek Hermès yang dipamerkan istri Masdes, jika asli, harganya mencapai Rp1,5 miliar.

Sementara, Masdes tercatat hanya memiliki harta Rp1,8 miliar per tahun 2021. Hal ini terungkap dalam laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Masdes pada 12 Maret 2022.

Pada Jumat, 31 Maret lalu, Inspektur Pembantu II DKI Jakarta Deden Bahtiar menyebut pihaknya mencari tahu apakah tas mewah yang dimiliki keluarga Massdes asli atau tiruan (KW).

"Kami mencari tahu keaslian apakah barang (tas mewah) yang diperlihatkan di media sosial. Karena bisa jadi, misalnya harga tas aslinya Rp15 juta, ternyata bisa dibeli tiruannya Rp200 ribu. Gambar-gambar di media sosial itu harus dipastikan dulu benar atau tidak, sih, barangnya," kata Deden saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 31 Maret.