Kang Emil Usul ke Kemenkes Data Penerima Vaksin Dikelola Daerah
Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil (Foto: Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI agar menyerahkan data penerima dan distribusi vaksin COVID-19 kepada pemerintah provinsi. 

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, sekaligus meminta permasalahan input data harian COVID-19 segera dibenahi.

"Jadi tadi malam saya sudah telepon Pak Menkes Budi Gunadi menyampaikan usulan distribusi vaksin diserahkan pada pemerintah provinsi dan beliau secara prinsip menyetujui selama ada koordinasi,” kata Kang Emil usai meninjau pelaksanaan vaksinasi perdana di  RSHS Bandung, Jawa Barat, Kamis, 14 Januari dilansir Antara.   

Kang Emil juga meminta agar data informasi penerima vaksin COVID-19 dari pemerintah pusat diberikan secara detail kepada pemerintah daerah.

Tujuannya, bila ada orang yang terdaftar namun tidak datang saat vaksinasi, maka  mudah dalam pencarian dan pelacakan.

"Jangan nanti viral-viral sesuatu karena mis-koordinasi data. Kemenkes juga menyampaikan untuk tahap satu distribusi vaksin dan vaksinasi ini ingin memastikan dulu berlangsung lancar atau kurangnya seperti apa. Itu sebabnya pada tahap I  penerima vaksin ditentukan oleh pemerintah pusat," kata dia. 

Untuk distribusi vaksin tahap II, Kemenkes sudah menyetujui keinginan Pemprov Jabar. Tugas selanjutnya adalah menentukan proporsi vaksin di daerah sesuai tingkat kedaruratannya.

"Itu karena kami lebih mengetahui lapangan, sehingga proses vaksnasi berjalan proposional. Dua alasan itu disetujui dan dipahami. Alasan Pak Menteri tidak semua daerah punya kesiapan seperti di Jabar. kebijakan itu berdasarkan permohonan. Jabar meminta itu karena kami siap," ujar dia.

Kang Emil juga menyinggung masalah input data kasus yang menjadi sumber informasi publik. Menurut dia, ada 10 ribu hasil laboratorium mengenai COVID-19 yang masih belum diumumkan.

"Saya tidak mengerti, apakah 10 ribu akan dicicil atau bagaimana dibikin heboh, tidak paham itu. Namun kenaikan itu dipengaruhi antrean data dari lalu-lalu yang tidak real time. Saya akui itu. Saya sampaikan keluhan tersebut," kata dia.