Dirut Bio Farma: Vaksin Polio Bikin Lumpuh, Tidak Seperti Itu Informasinya Bu Ribka

JAKARTA - Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir angkat bicara mengenai pernyataan anggota DPR RI Ribka Tjiptaning terkait vaksin polio membuat lumpuh. Honesti menegaskan bahwa informasi tersebut keliru.

Sekadar informasi, pada rapat sebelumya, Ribka mengaku menolak vaksinasi COVID-19. Hal ini dilatarbelakangi oleh informasi mengenai kasus vaksin polio yang didapatnya.

"Perlu kami jelaskan juga terkait ada kejadian di tahun 2005 di mana yang isunya ada yang setelah di vaksin polio lumpuh. Sebenarnya informasinya tidak seperti itu Bu Ribka," katanya, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis, 14 Januari.

Lebih lanjut, Honesti menjelaskan, pada tahun 2015 terjadi outbreak polio di daerah Sukabumi. Namun, outbreak itu terjadi bukan karena strain polio yang ada di Indonesia, tetapi ada strain asing yang dibawa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru pulang kampung.

Saat itu, kata Honesti, Kementerian Kesehatan bersama pemerintah Jawa Barat dan Bio Farma langsung bergerak melakukan program vaksinasi polio secara nasional. Akhirnya kasus outbreak polio itu bisa berakhir dengan cepat.

"Jadi bukan mereka lumpuh karena vaksinasi, tapi karena ada strain baru yang dibawa tenaga kerja kita yang pulang kampung," jelasnya.

Vaksinasi tersebut, menurut Honesti, menjadi penyelesaian masalah. "Jadi ini kita sudah kita tanggulangi dan sampai saat ini tidak ada lagi kasus polio," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menegaskan dirinya menolak vaksinasi COVID-19. Ribka yang juga seorang dokter itu menyampaikan hal tersebut dalam raker Komisi IX bersama Menkes, pada Selasa, 12 Januari.

Dalam rapat tersebut, Ribka keluarganya lebih memilih dikenai sanksi berupa denda daripada harus divaksinasi. Salah satu alasanya karena, Bio Farma belum menyampaikan hasil uji klinis ketiga vaksin COVID-19.

"Saya tetap tidak mau divaksin (corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di DPR RI, Jakarta, Selasa, 12 Januari.

Ribka kemudian menyoroti kejadian vaksin polio dan vaksin kaki gajah, yang disebutnya sempat memakan korban di Tanah Air.

"Ini pengalaman saya, Saudara Menteri, ini saya omong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti-kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang), karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan Rp1,3 triliun, waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," tegasnya.

Kemudian, Ribka juga menyinggung soal jualan obat. Dia mewanti-wanti pemerintah untuk tidak berbisnis dengan rakyatnya. Bukan tanpa alasan, menurut dia, sejak COVID-19 masuk ke Tanah Air, dirinya telah melihat hal ini akan dimanfaatkan sebagai peluang untuk berjualan obat.

"Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat ini, begitu COVID, ini ujung-ujungnya jualan obat. Jualan vaksin abis ini, karena sekarang sudah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat ramai. Saya cuma ingatkan nih sama Adinda Menteri, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja, tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh memasalahkan," tuturnya.