JAKARTA - Anggota IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menolak vaksin COVID-19 dan lebih memilih membayar denda, di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya mengampanyekan vaksin di masyarakat demi menekan penyebaran COVID-19 di Tanah Air.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyayangkan pernyataan Ribka. Katanya, meski pernyataan ini mencerminkan sikap sejumlah masyarakat, namun hal ini tak seharusnya dilakukan Ribka Tjiptaning selaku anggota parlemen yang memiliki banyak pendukung.
"Sebetulnya saya sangat menyayangkan karena posisi beliau ini sebagai politisi yang memiliki pemilih yang akan mendengarkan apa yang dia sampaikan," kata dia.
Dia menyebut, pernyataan Ribka tersebut dapat mempengaruhi masyarakat atau paling tidak pemilihnya untuk menolak vaksin.
"Hal ini juga setidaknya akan menjadi satu bahan pemikiran untuk sebagian masyarakat apalagi dia latar belakangnya dokter, ya, walaupun tidak semua dokter terpapar informasi vaksin ini," kata Dicky.
Atas alasan inilah, Dicky meminta pemerintah bergerak cepat dalam upaya melakukan komunikasi kepada masyarakat sehingga isu semacam ini bisa segera diklarifikasi.
"Ini harus menjadi bahan evaluasi besar karena ini hal yang serius. Mengingat adanya penolakan apalagi terang-terangan seperti ini mencerminkan memang akan ada tantangan dalam pelaksanaan vaksinasi dalam masa pandemi ini dan ternyata ada di kalangan politisi ini salah satunya ya dokter Ribka ini," ujarnya.
Penolakan Ribka itu disampaikan saat rapat kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM dan Dirut Bio Farma, Selasa, 12 Januari.
Dia menolak karena menilai uji klinis tahap tiga terhadap vaksin COVID-19 yang akan digunakan belum selesai dilakukan. Ditambah, ada banyak pengalaman buruk soal vaksin, di antaranya ada cerita tentang anak yang baru divaksin polio malah kemudian lumpuh layu.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, sikap seperti ini adalah hak masing-masing orang. Tapi, dia mengimbau, semua pihak tak terkecuali anggota DPR untuk mendukung program vaksinasi COVID-19.
"Kami dari pimpinan parlemen mengimbau kepada seluruh elemen baik anggota dan teman-teman wartawan di parlemen untuk bisa berpartisipasi di dalam menyehatkan masyarakat secara menyeluruh. Untuk menyehatkan masyarakat secara menyeluh salah satunya lewat vaksin," kata Azis kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Januari.
Partisipasi dan dukungan ini dirasa perlu karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan contoh dengan cara menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin Sinovac di Indonesia.
Azis berharap seluruh anggota DPR bisa memberikan contoh dengan cara yang sama. "Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali termasuk teman-teman di parlemen," tegasnya.
Jokowi divaksin
Presiden Jokowi berupaya mendorong vaksinasi ini agar dapat dilakukan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Sejak awal wacana vaksinasi COVID-19 akan diberikan, dia selalu menyebut akan menjadi penerima vaksin pertama demi meyakinkan masyarakat.
Bersama sejumlah pihak, Jokowi menjadi penerima vaksinasi pertama di Tanah Air pada Rabu, kemarin. Setelah divaksinasi dengan vaksin Sinovac, dia mengaku tak merasakan apa-apa kecuali merasa agak pegal dua jam setelahnya.
"Enggak terasa apa-apa waktu disuntik ya. Tapi setelah dua jam agak pegal sedikit, agak pegal sedikit," kata Jokowi.
"Tentu saya berharap nanti seluruh masyarakat, seluruh rakyat bersedia divaksin karena ini adalah upaya kita bebas dari pandemi. Mengenai waktunya kapan, ini semua harus bersabar karena diatur secara bertahap dan dilakukan secara bertahap," ungkapnya.
"Tapi yang pasti vaksin ini gratis," imbuhnya.
PDI Perjuangan dukung vaksinasi
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta masyarakat melihat secara utuh pernyataan Ribka. Poin yang disampaikan Ribka adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat
"Mbak Ribka Tjipaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat seperti yang tampak pada pelayanan PCR di dalam praktik berbeda-beda," kata Hasto.
Hasto mengatakan, partai berlambang banteng ini sejak awal mendukung kebijakan pemerintah termasuk dalam kesehatan masyarakat. Bahkan, dia menyebut, partainya yang mengusulkan agar vaksin COVID-19 diberikan secara gratis.
Selain itu, sikap fraksi partainya di dalam rapat itu pun juga mendukung program vaksinasi tapi juga mengkritisi agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan.
"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut, sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi di DPR bidang pengawasan," katanya.
Terkait
