Singgung Jokowi Makin Nggak Jelas, Ribka Tjiptaning Ingatkan Menkes: Adinda Menteri, Negara Tak Boleh Berbisnis dengan Rakyat

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning mengkritik keras pemerintah dalam upaya memastikan kesehatan masyarakat. Sambil menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mbak Ning—sapaannya—juga mengingatkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“Karena kita ini pasangan baru, itu sudah menjadi kebiasaan saya kalau kita pasangan pengin tahu dalamnya, semua pikirannya. Saya pengin tahu politik kesehatan ke depannya apa? Atau jadi Menkes Jokowi hanya untuk selama menangani vaksin saja? Tidak kan?” kata Ribka Tjiptaning dalam rapat Komisi IX DPR dengan Menkes, Kepala BPOM dan Dirut Bio Farma dikutip dari siaran YouTube DPR RI, Selasa, 12 Januari.

Mbak Ning dengan gaya bicaranya yang lugas alias ceplas-ceplos lantas bertanya alasan Presiden Jokowi memilih Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes menggantikan Terawan Agus Putranto.

“Saya bingung juga dengan Pak Jokowi ini terakhir-terakhir, tapi karena tugas partai saya cuma untuk memenangkan saja, ya mau gimana. Yang harus saudara menteri inget, saudara menteri hanya dipilih presiden, tapi kami dipilih ratusan ribu rakyat. Makanya saya agak heran Menkes bukan dari dokter padahal saya pikir-pikir secara eselon sudah banyak juga. Tiba- tiba latar belakang ahli nuklir mau dibom semua ini COVID, latar belakang ekonomi, Wamen BUMN. Tapi secara psikologis, dokter, segoblok-gobloknya dokter, psikologisnya beda,” papar Ribka Tjiptaning.

"Jokowi ini pembisiknya siapa? Terakhir makin nggak jelas, ntar sampein sama Jokowi, Mbak Ning bilang gini," sambung Mbak Ning.

Mbak Ning terang-terangan menolak vaksinasi COVID-19. Kalau pun disanksi denda Rp5 juta sebagaimana diatur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mbak Ning siap meski harus menjual mobilnya.

Bagi Ribka Tjiptaning, urusan kesehatan bukan ‘mainan’. Negara jangan sampai menjadikan kasus COVID-19 untuk berbisnis yang bakal menyusahkan banyak masyarakat di tengah harapan ‘obat mujarab’ penangkal COVID-19.

“Saya cuma ingetin sama adinda menteri nih, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh. Kalau bener niat melindungi rakyatnya,” sambungnya. 

Dalam rapat komisi IX DPR dengan Menkes, Kepala BPOM dan bos Bio Farma, Ribka Tjiptaning juga meluapkan keresahannya soal sikap ‘tak adil’. Masyarakat dipaksa menaati protokol kesehatan: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak alias 3M, tapi di sisi lain terang benderang pelanggaran prokes.

“Terakhir kita ke Bali ada Mas Terawan (Terawan Agus Putranto), naik Batik (maskapai Batik Air), 3-3 (kursi penumpang, red) semua penuh, kok didiemin pemerintah? Dengan santai pramugari mau turun, (diingatkan, red) untuk menjaga (jaga jarak saat turun dari pesawat, red) harus 5 baris. Selama duduk berjam-jam boro-boro 2 meter, seperapat meter nempel. Nggak ada dipanggil pemerintah? Gimana kayak main-main, kayak gitu. Nanti dibilang rakyat suruh 3M, Menteri 17M, mati kita. Jangan kayak gitu nanti,” kata Mbak Ning memberikan sindiran direspons tawa di ruang sidang Komisi IX DPR.