Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, PKB: Semua Ada Politiknya

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menanggapi batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Publik menilai, pembatalan tersebut lantaran penolakan terhadap Israel oleh beberapa ormas dan kepala daerah, termasuk gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali yang merupakan kader PDIP. 

Jazilul menilai, polemik ini tidak bisa terlepas dari urusan politik. Meskipun disebut bahwa olahraga jangan dicampur adukan dengan politik. 

"Urusan sepakbola ini sebetulnya urusan soal pride, di mana tim nas kita ingin berlaga di ajang piala dunia U-20 salah satunya kemudian seakan akan dicampur olahraga dengan politik, ya enggak ada, apapun sekarang ini dicampur politik mau dibilang olahraga, cara berpakaian aja dianggap politisasi cingkrang enggak cingkrang semua ada politiknya," ujar Jazilul, Jumatt, 31 Maret. 

Menurut anggota Komisi III DPR itu, batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 lebih dikarenakan gagalnya diplomasi olahraga Indonesia dengan FIFA. Namun, Jazilul mengakui, masalah ini tidak bisa dilepaskan dari usulan-usulan aktor politik. 

"Ini kegagalan diplomasi olahraga. Kalau dikaitkan ke aktor politik ya pasti lah ini kan kaya celana cingkrang itu. Olahraga dan politik itu seperti oksigen, jadi kalau kita sedang merumuskan olahraga hindari hal-hal yang kontoversi dengan politik misalnya, sama juga kalau kita sedang pake baju mau pakai cadar itu kan boleh-boleh saja tapi itu ada pesan politiknya," kata Jazilul. 

Diketahui, penolakan Israel untuk berlaga di Indonesia juga datang dari sejumlah partai, diantaranya PKS dan PDIP. Bahkan PDIP menyatakan kekhawatiran karena masih trauma dengan tragedi teror Bom Bali. 

"Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah tiba-tiba banyak partai yang nolak. Yang nolak ini kan ormas, aktor politik dan ada parpol kalau enggak politik apa?," imbuhnya. 

Jazilul lantas merespons penolakan Israel merupakan strategi PDIP untuk menggaet suara pemilih muslim karena mayoritas mendukung kemerdekaan Palestina. Meski enggan berspekulasi, namun dirinya mengatakan publik pasti punya penilaian sendiri. 

"Publik sudah cerdas hari ini untuk menilai statement maupun sikap tokoh maupun parpol, seperti yang disampaikan pengamat kita ketakutan akan terjadi politik identitas mulai dari ini itu. Jadi ya apa ya, negara kalah sama kadrun," pungkasnya.