Menteri Suharso Ungkap 4 Isu Strategis Keamanan Laut, Termasuk Klaim Tiongkok di Laut Natuna

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membeberkan empat isu strategis keamanan laut usai melakukan rapat bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Keempat isu strategis tersebut adalah pertama, adanya ancaman kejahatan trans nasional seperti kasus IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) fishing, perompakan bersenjata, penyelundupan narkotika, perdagangan ilegal, dan perdagangan manusia masih banyak terjadi di wilayah laut Indonesia,” kata Suharso, dikutip dari laman Instagram @suharsomonoarfa, Jumat 31 Maret, disitat Antara.

Isu strategis kedua adalah potensi kerawanan kedaulatan Indonesia dan navigasi laut seperti sengketa perbatasan maritim yang belum selesai dan persoalan navigasi di laut.

Selanjutnya, persaingan perebutan sumberdaya dan klaim teritorial menjadi isu strategi keamanan laut yang ketiga.

“Berkaitan dengan isu ketiga ini, perebutan sumber pangan, energi dan mineral di laut yang semakin mengemuka, termasuk klaim kedaulatan (creeping yurisdiction) seperti klaim Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara,” ucapnya.

Keempat adalah isu mengenai jalur perdagangan laut, jalur perhubungan laut dan kepentingan Samudera Hindia.

Menurut Suharso, posisi geostrategis Indonesia yang terletak di persimpangan Samudra Hindia dan Samudera Pasifik membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang dilewati Sea Line of Trade/SLOT dan Sea Line of Communication/SLOC yang merupakan jalur utama maritim global antar pelabuhan untuk rute perdagangan, logistik, dan mobilisasi angkatan laut.

“Untuk mengantisipasi berbagai isu tadi, Bakamla akan mengembangkan sistem keamanan laut nasional (National Maritime Security Sistem),” ujar Suharso.