Irjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Jaksa: Terdakwa Nikmati Keuntungan Penjualan Sabu
Irjen Teddy Minahasa/DOK ANTARA/Sigid Kurniawan

Bagikan:

JAKARTA - Eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa ditunut pidana mati hidup atas keterlibatannya dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu.

Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis, 30 Maret.

“Menjatuhkan (tuntutan, red) pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa dengan pidana mati,” ujar jaksa.

Dalam tuntutannya, jaksa juga menyampaikan hal yang meringankan dan memberatkan bagi Teddy Minahasa.

Untuk hal memberatkan, setidaknya ada tujuh poin yang beberapa di antaranya seperti berbelit-belit dalam memberikan keterangan hingga tak mengakui perbuatannya.

"Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik kepada Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400.000 personel," ungkap jaksa.

Sedangkan, jaksa tak memiliki hal atau pertimbangan meringankan bagi Teddy Minahasa di balik tuntutan mati tersebut.

Irjen Teddy Minahasa diduga telah memerintahkan AKBP Dody Prawiranegara untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk diedarkan.

Polres Bukit tinggi awalnya hendak memusnahkan 40 kilogram sabu, namun Irjen Teddy Minahasa diduga memerintahkan untuk menukar sabu sebanyak lima kilogram dengan tawas.

Sabu tersebut dibawa ke Jakarta untuk diduga diedarkan kembali dengan melibatkan Kasranto, Linda, Arif, serta mantan anggota Polsek Muara Baru Aiptu Janto Parluhutan Situmorang.

Meski demikian, penggelapan barang bukti narkoba tersebut akhirnya terbongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus narkotika oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya.

Sebanyak 1,7 kilogram sabu sudah diedarkan, sedangkan 3,3 kilogram sisanya berhasil disita oleh petugas.

Teddy Minahasa didakwa Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.