JAKARTA - Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa divonis pidana penjara seumur hidup di kasus dugaan peredaran narkotika. Sanksi yang dijatuhkan majelis hakim itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana seumur hidup,” ujar Hakim Ketua Jon Arman Saragih di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa, 9 Mei.
Putusan itu lebih ringan. Sebab, sebelumnya JPU menuntut Irjen Teddy Minahasa dengan pidana mati.
Tetapi, di balik putusan itu tentunya majelis hakim memiliki berbagai pertimbang, baik yang memberatkan dan meringankan eks Kapolda Sumatera Barat tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Irjen Teddy Minahasa dituntut dengan hukuman mati dalam kasus penjualan narkotika jenis sabu barang bukti perkara.
Ada 8 pertimbangan yang memberatkan bagi eks Kapolda Sumatera Barat, mulai dari tak mengakui perbuatannya hingga memanfaatkan jabatannya.
"Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kapolda Provinsi Sumatera Barat, di mana sebagai seorang penegak hukum terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Namun terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika," ujar jaksa.
Hal memberatkan yang kedua, Irjen Teddy Minahasa juga dianggap telah menikmati uang hasil penjualan narkotika. Karenanya, tindakannya itu dianggap telah mencoreng nama institusi Polri sebagai aparat penegak hukum.
"Perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik kepada Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400.000 personel," ungkap jaksa.
BACA JUGA:
Jaksa juga menilai selama persidangan, Teddy Minahasa tak mengakui keterlibatannya dalam peredaran narkoba. Bahkan, selalu berdalih dengan alasan yang berbelit-belit.
"Perbuatan terdakwa sebagai kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika," kata jaksa