JAMBI - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi selama Januari-Maret 2023 telah menerima sebanyak 66 laporan dari masyarakat terkait pelayanan publik. Sebagain besar laporan mengeluhkan layanan di tingkat pemerintah desa.
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, Indra, mengatakan dari laporan yang masuk tersebut yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintahan desa diikuti dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Bentuk laporan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
"Kalau desa terkait maladministrasi kepegawaian, banyak pejabat desa yang diberhentikan tanpa prosedur oleh kepala desa (kades), sedangkan kalau di BPN banyak penundaan berlarut, banyak pelayanan-pelayanan yang penyelesaiannya tidak sesuai waktu," katanya dikutip ANTARA, Selasa 21 Maret.
Dari 66 laporan yang masuk tersebut, pihaknya telah menyelesaikan sekitar 50 persen, sedangkan sisanya masih dalam proses.
Indra juga mengajak seluruh pihak agar bisa bersinergi untuk mengawasi dan mengingatkan demi mewujudkan pelayanan publik prima di Provinsi Jambi.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ombudsman NTT: Kementerian Akan Usulkan Kaji Ulang Sekolah Jam 5.30 Pagi
16 Maret 2023, 20:41 -
| BERITA
Sepanjang 2022, Ombudsman Terima 8.292 Aduan Pelayanan Buruk Pemerintah
10 Maret 2023, 16:18 -
| BERITA
Kemenkumham NTT Pastikan LBH Tak Terima Bayaran Saat Dampingi Klien Warga Miskin
07 Maret 2023, 22:01 -
| BERITA
Dugaan Maladministrasi Kemenkeu Rp 258 Miliar, MPR Berencana Panggil Sri Mulyani
03 Maret 2023, 23:24
Sementara itu pada 2022, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi menerima 199 laporan dari masyarakat dan telah diselesaikan sebanyak 188 laporan.
Tahun 2022, kasus maladministrasi yang banyak dilaporkan adalah dugaan penyimpangan prosedur, 76 laporan, penundaan berlarut 52 laporan dan tidak memberikan pelayanan 14 laporan serta penyalahgunaan wewenang delapan laporan.
Terkait
